Page 43 - C:\Users\User\Documents\Flip PDF Corporate Edition\E-Modul Fadlu (1)\
P. 43
2.1. Struktur Pemerintahan
Kerajaan Sriwijaya
Pemerintahan Kerajaan Sriwijaya menerapkan sistem "kedatuan", yang
berasal dari kata "datu", berarti pemimpin atau seseorang yang
dihormati dalam masyarakat. Sistem ini menggambarkan struktur
pemerintahan kerajaan yang terbagi menjadi beberapa kadatuan, yaitu
wilayah-wilayah yang dipimpin oleh para datu atau pemimpin setempat
yang memiliki wewenang dalam mengatur daerah masing-masing.
Meskipun setiap datu memiliki otonomi dalam menjalankan
pemerintahan di wilayahnya, mereka tetap mengakui kekuasaan
tertinggi maharaja Sriwijaya, yang memegang kendali atas seluruh
Kerajaan (Trinanda, 2023).
Dengan sistem kedatuan, Sriwijaya dapat menyatukan berbagai wilayah
dengan latar belakang budaya, suku, dan bahasa yang beragam di bawah
satu pemerintahan yang stabil. Melalui sistem ini, kerajaan mampu
memperkuat kendali atas daerah-daerah strategis, terutama wilayah
pesisir yang menjadi pusat aktivitas perdagangan maritim. Selain itu,
sistem ini juga membantu menjalin hubungan diplomatik dengan
daerah-daerah yang dikuasai serta menjaga keberlangsungan ekonomi
dan penyebaran agama Buddha di seluruh wilayah kekuasaannya.
Keberhasilan sistem pemerintahan kedatuan
menjadi salah satu faktor utama yang membuat
Sriwijaya berkembang sebagai kerajaan maritim
yang kuat dan memiliki pengaruh besar di Asia
Tenggara selama berabad-abad. Maharaja Sriwijaya
lebih mengutamakan loyalitas daripada paksaan
dalam menggunakan otoritasnya sebagai penguasa
(datu). Mereka membangun hubungan politik
melalui ikatan kekeluargaan serta menawarkan
perlindungan militer untuk memperkuat
persatuan para pengikutnya.
43
