Page 1 - KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION (NUMBER 87) CONCERNING FREEDOM OF ASSOCIATION AND PROTECTION OF THE RIGHT TO ORGANISE (KONVENSI NOMOR 87 TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN HAK UNTUK BERORGANISASI)
P. 1

PRESIDEN
                                                   REPUBLIK INDONESIA


                                  KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

                                                NOMOR 83 TAHUN 1998

                                                        TENTANG


                   PENGESAHAN CONVENTION (NUMBER 87) CONCERNING FREEDOM OF

                        ASSOCIATION AND PROTECTION OF THE RIGHT TO ORGANISE

                      (KONVENSI NOMOR 87 TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT DAN

                                 PERLINDUNGAN HAK UNTUK BERORGANISASI)



                                          PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,







               Menimbang :       a. bahwa sebagai hasil sidang Government Body International Labour

                                     Organisation di San Fransisco Amerika Serikat, pada tanggal 17 Juni

                                     1948 telah diterima Convention (Number 87) concerning Freedom of

                                     Association and Protection of the Right to Organise, (Konvensi

                                     Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak

                                     Untuk Berorganisasi);



                                 b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden

                                     Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor
                                     2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan

                                     Perjanjian-perjanjian dengan Negara lain, dipandang perlu untuk

                                     mengesahkan Convention tersebut dengan Keputusan Presiden;








               Mengingat      :  Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;









                                                                                      MEMUTUSKAN: …
   1   2   3   4   5   6