Page 17 - KLIPING BELMAWA (13 NOVEMBER 2019 - PAGI)

Menurut Ketua Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia (LPTKSI), Prof. Sofyan Anif, keberadaan konsorsium nantinya adalah menjadi lembaga yang legal untuk menjamin mutu pelaksanaan PPG sehingga nantinya memang menghasilkan guru- guru yang berkualitas.
“Pengalaman beberapa tahun menjalankan PPG, masih ada banyak kendala dalm pelaksanaannya yang tidak dapat diselesaikan oleh masing-masing penyelenggara. Sehingga dibutuhkan penyelesaian bersama dengan masukan dari para penyelenggara di masing-masing tempat,” jelasnya.
Setali tiga uang dengan Sofyan, Ketua Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia (LPTKNI), menjelaskan bahwa Konsorsium ini akan berperan untuk membuat standar nasional Pendidikan Profesi Guru di Indonesia. Sehingga, nantinya tidak akan ada lagi perbedaan mencolok antar guru lulusan dari satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya.
“Jadi dengan PPG ini untuk mengawal terciptanya profesi guru yang profesional sesuai dengan Undang-undang 14 Tahun 2005 bahwa guru harus bersertifikat. Kemudian tidak semua dapat mengadakan pendidikan profesi guru ini, sehingga perlu adanya regulasi supaya ada standar sehingga tidak ada diskriminasi antara Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta”, jelasnya.
Berdirinya konsorsium ini juga menjadi awal untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan PPG Prajabatan. Perbaikan awal adalah dari segi seleksi penerimaan PPG. Soal PPG prajabatan tahun ini ditambahkan dengan instrument baru, yaitu bidang soal seleksi panggilan jiwa. Kumpulan soal ini dimaksudkan mengukur kecenderungan orang untuk menjadi guru berprestasi di Indonesia. Penyusunan soal ini dilakukan selama beberapa tahapan, dan finalisasi selama 10 hari berturut-turu oleh tim yang dipimpin oleh Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
Menurut Paristiyanti, seluruh soal tersebut, termasuk metode dalam pengujiannya sudah sudah dicek oleh jutaan robot yang telah dipasang oleh tim dari Institut Teknologi Bandung. Sehingga kualitas kelayakan soal PPG sudah dapat dipertanggungjawabkan.
Selain bidang soal seleksi panggilan jiwa, tes lainnya pun masih ada, yaitu seleksi minat, seleksi bakat, seleksi adminsitratif. Bedanya, tahun ini hasil dari seleksi akan dijadikan bahan rujukan untuk nilai kelulusan peserta PPG. Harapannya penentuan kelulusan akan lebih objektif dan berkualitas.
Dari segi administrasi, calon peserta PPG pun diharuskan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.0. Hal ini didasarkan pada rata-rata IPK selama penyelenggaraan PPG. Tingkat seleksi yang ketat, menurut Paristiyanti, diharapkan akan mendorong pembelajaran PPG yang menciptakan guru dengan kemampuan berpikir kritis dan inovasi untuk menyelesaikan masalah pembelajaran di kelasnya, serta isu-isu pendidikan dari level sekolah hingga nasional.
Kualitas input peserta PPG yang baik pun diharapkan akan membantu pengembangan program pembelajaran PPG, salah satunya dengan mengembangkan Artificial intelligence, Augmented reality, serta Virtual reality, terutama dalam bidang-bidang pendidikan guru vokasi yang memang masih sangat dibutuhkan di Indonesia.