Page 6 - KLIPINGBELMAWA17062019SORE
P. 6
Judul
Mendikbud: Skema SNMPTN dengan Kuota Tidak Adil
Media
Beritasatu
Terbit
17 Juni 2019
Tone
Negatif
Hal/link
https://www.beritasatu.com/nasional/559749/mendikbud-skema- snmptn-dengan-kuota-tidak-adil
PR VALUE
Rp.30.000.000
Jurnalis
Maria
Mendikbud: Skema SNMPTN dengan Kuota Tidak Adil
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menghadiri Silaturahmi Kemendikbud dengan Forum Pemred di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu 23 Januari 2019. Fokus pembahasan dalam pertemuan ini adalah Kartu Indonesia Pintar, Revitalisasi SMK, Pendidikan karakter yakni Revolusi Mental, Pembangunan pendidikan di daerah 3T yakni daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. ( Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah )
Maria Fatima Bona / EAS Senin, 17 Juni 2019 | 14:26 WIB
Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menuturkan, kegigihan orangtua mempertahankan sekolah favorit dilakukan karena pertimbangan akan lebih mudah untuk mendapat kesempatan masuk perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur undangan atau seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) yang melihat hasil rapor. Apalagi sekolah-sekolah favorit setiap tahun mendapat kuota sangat tinggi.
Menurut Muhadjir, skema SNMPTN dengan kuota ini adalah kebijakan tidak adil yang seharusnya dihapus. Biarlah anak berjuang sesuai dengan individunya, bukan karena sekolah. Jika memang anak bagus maka meskipun berasal dari sekolah akreditasi C, ia berhak untuk memperebutkan kesempatan masuk SNMPTN, bukan mendapat kesempatan karena berada di sekolah tertentu.
Menurut Muhajdir, perlu ada evaluasi menyeluruh agar kebijakan pendidikan sejalan. Sebab, sudah saatnya menghentikan praktik-praktik ketidakadilan. Lanjut dia, orangtua yang ingin anaknya mendapat pendidikan terbaik dan layanan lebih dari kemampuan pemerintah sebaiknya melanjutkan pendidikan sang anak di sekolah swasta. Sebab, negara memberikan fasilitas pendidikan sama kepada seluruh warga masyarakat. Tanpa ada yang mendapat keistimewaan.
Sementara itu, Sekjen Kemdikbud, Didik Suhardi mengatakan, ia dan staf khusus Mendikbud, Hamid Muhammad, telah melakukan dialog bersama provinsi DKI Jakarta, Jateng, dan beberapa provinsi yang keberatan dengan jalur zonasi. Mereka telah mencapai kesepakatan untuk menerapkan skema penerimaan peserta didik baru (PPDB)
