Page 6 - KLIPINGBELMAWA21062019PAGI
P. 6
"Perlunya moratorium karena ketersediaan lahan dan pembimbing intership. Lalu permasalahan penyebaran dokter di seluruh Tanah Air, ini perlu dicari solusinya, bukan memperbanyak institusi pendidikan kedokteran dengan mutu yang tak baik," terang Bambang. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) Hananto Seno mengatakan bahwa pembukaan program studi baru kedokteran gigi tak akan menyelesaikan masalah distribusi.
Hingga akhir tahun lalu terdapat 31.651 dokter gigi dan 3.818 dokter gigi spesialis. Hal ini menunjukkan jumlah dokter gigi saat ini sudah melebihi target rasio 1:9.000 penduduk tetapi distribusinya belum merata.
Strategi yang harus dilakukan, menurutnya, yakni memperbaiki kualitas lulusan dokter gigi, bukan dengan membuka prodi FKG baru.
Adapun terdapat 10 provinsi yang tak boleh bertambah fakultas kedokteran gigi antara lain, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Bali, dan Sulawesi Selatan
Hal itu dikarenakan di daerah tersebut sudah mencukupi kebutuhan fakultas kedokteran gigi di Indonesia sehingga sudah berlebihan. "Diharapkan daerah yang masih kurang untuk bisa membuka program studi Kedokteran Gigi di daerah terpencil," kata Hananto.
