Page 53 - KLIPINGBELMAWA26092019SORE
P. 53
rancangan undangan-undang (RUU) kontroversial.
"Kalau mereka orang terpandang pendidikannya, itu turun ke jalan sehingga tidak bisa dikontrol, apa bedanya nanti dengan tidak terdidik," ujar Nasir.
Demi menekan aliran massa demonstrasi ini, pemerintah pun menyiapkan sanksi bagi rektor perguruan tinggi yang terbukti mendukung pengerahan massa. Rektor juga bakal dikenai sanksi bila diketahui ada dosen kampus ikut mendukung aksi mahasiswa turun ke jalan.
Perwakilan mahasiswa yang menggelar demonstrasi menolak UU KPK dan RKUHP pada 24 September menegaskan tidak ada pihak tertentu yang menunggangi aksi mereka. Mereka juga menegaskan, perusakan sejumlah fasilitas umum pascaaksi dilakukan oleh oknum yang bukan mahasiswa.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Manik Margamahendra, mengatakan pihaknya menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada masyarakat umum. "Kami Sangat apresiasi dukungan publik dan masyarakat yang ada di sekitar lokasi. Yang secara sukarela menyediakan makanan dan minuman secara sukarela dan ikut mengamankan massa," ujar Manik saat jumpa pers di Kantor LBH, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/9).
Hal tersebut menandakan aksi mahasisea mendapat dukungan dari masyarakat luas. Mewakili rekan-rekannya, Manik menegaskan jika mahasiswa menyesalkan aksi massa yang membakar fasilitas publik pada Selasa (24/9) malam. "Teman-teman mahasiswa menyesalkan aksi massa yang membakar fasilitas publik. (Massa) itu bukan bagian dari kami. Dan kami yakini itu adalah bagian dari oknum. Kami steril dari oknum tersebut. Mereka tidak masuk dalam bagian kami soal tuntutan mahasiswa," lanjut Manik.
Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fajar Adinugraha, mengatakan, bahwa aksi mahasiswa pada Selasa bukan merupakan aksi yang ditunggangi pihak manapun. Menurut Fajar, aksi mereka merupakan tanggapan atas akumulasi permasalahan nasional yang tidak terselesaikan.
"Aksi mahasiswa kemarin bukanlah aksi yang ditunggangi. Aksi kami sudah berdasarkan kajian. Dan kemarin itu adalah akumulasi dari persoalan yang tidak terselesaikan. Ada hal-hal yang tidak diselesaikan oleh DPR dan pemerintah," tegas Fajar dalam kesempatan yang sama.
