Page 2 - KLIPINGBPPT14032019 (pagi)
P. 2
]’;
Judul
INDEF Sebut Pengelolaan Dana Riset Abadi Bisa Dilakukan BPPT atau LIPI
Media
Tribun
Terbit
14 Maret 2019
Tone
Netral
Hal/link
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/03/13/indef- sebut-pengelolaan-dana-riset-abadi-bisa-dilakukan-bppt- atau-lipi
PR VALUE
Rp. 30.000.000
Jurnalis
Andi Suhendi
INDEF Sebut Pengelolaan Dana Riset Abadi Bisa Dilakukan BPPT atau LIPI Rabu, 13 Maret 2019 20:21 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana membentuk dana bergulir untuk pengelolaan riset dan pengembangan (Research and Development/R&D).
Sebelumnya, kritik terhadap jumlah dana R&D di Indonesia ini sempat mencuat di
cuitan CEO Bukalapak Achmad Zaky belum lama ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembentukan dana riset abadi
tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung lahirnya inovasi baru.
Inisiatif pembentukan dana itu disebutnya dapat mendukung lebih banyak perusahaan rintisan (startup) teknologi di dalam negeri yang tumbuh menjadi unicorn. Sri Mulyani mengatakan kajian pembentukan dana itu masih dilakukan bersama
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk mengindentifikasi kembali kebutuhan anggaran riset yang diperlukan di dalam negeri. Secara bersamaan, pemerintah juga masih mengkaji institusi yang akan berperan sebagai pengelola dana tersebut.
"Kajian endowment fund di bidang R&D itu masih terus kami lakukan untuk memutuskan bentuknya seperti apa dan institusi mana yang akan mengelola. Pengelolaan endowment fund untuk R&D itu bisa dilakukan seperti beasiswa LPDP," ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati mengatakan dana riset abadi yang dicanangkan pemerintah harusnya tak terpisah di setiap kementerian dan lembaga. Menurutnya, harus ada lembaga yang menjadi koordinator penggunaan dana riset abadi tersebut.
“Kita kan punya BPPT dan LIPI untuk riset dan penelitian. Jadi menurut saya, dana riset abadi ini dikoordinasikan oleh lembaga yang khusus riset dan pengembangan seperti BPPT atau LIPI. Jadi tidak ada lagi lembaga-lembaga atau kementerian yang
