Page 4 - KLIPINGBELMAWA06052019(PAGI)
P. 4
Judul
Pendataan Mahasiswa Baru Disinyalir Diboncengi Paham Radikalisme
Media
Beritasatu
Terbit
6 Mei 2019
Tone
Netral
Hal/link
https://www.beritasatu.com/nasional/552485/pendataan-mahasiswa-baru- disinyalir-diboncengi-paham-radikalisme
PR VALUE
Rp.30,000,000
Jurnalis
Heriyanto
Pendataan Mahasiswa Baru Disinyalir Diboncengi Paham Radikalisme
Heriyanto / HS Minggu, 5 Mei 2019 | 19:01 WIB
Jakarta, Beritasatu.com- Sejumlah perguruan tinggi (PT) di Indonesia mulai melakukan penerimaan mahasiswa baru. Sayangnya, ajang penerimaan dan pendataan mahasiswa tersebut disinyalir masih disalahgunakan beberapa oknum yang berniat menanamkan paham radikalisme.
Keluhan ini disampaikan sejumlah alumni PT dan orang tua mahasiswa di Jakarta, akhir pekan lalu. Indikasi tersebut terlihat dari form pendataan terhadap calon mahasiswa Universitas Indonesia (UI). Fenomena yang sama juga pernah terjadi beberapa waktu lalu terhadap calon mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB). Anton Soedarwo yang juga alumni senior dari IPB mengatakan dirinya mendengarkan banyak keluhan dari para orang tua mahasiswa karena model pendataan untuk kepentingan agama tertentu. Hal itu patut diduga bahwa pendataan tersebut untuk kaderisasi dalam gerakan radikalisme kampus.
Untuk itu, Anton yang pernah menangani program pembinaan kebangsaan dari Kementerian Dalam Negeri ini menuliskan surat terbuka kepada Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir.
Baca : Cegah Radikalisme, Kampus Belum Tindak Lanjut Permenristekdikti 55/2018
Dalam surat terbukanya, Anton meminta Menristekdikti Mohamad Nasir untuk menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa kampus IPB dan UI digunakan oleh paham Islam garis keras. Pemerintah seharusnya mendorong kampus untuk lebih mengoptimalkan Tri Dharma PT.
“Selamat Pagi Mas Menteri. Mohon kalau ada waktu informal disampaikan ke Presiden terkait IPB dan UI yang semakin terang2an "dipakai" Islam "garis" keras sbg tempat berkembangnya faham mereka. Banyak keluhan teman2 alumni IPB dan UI terkait hal itu. Menurut saya Pemerintah harus segera merumuskan langkah
