Page 3 - KLIPINGBPPT26022019 (SORE)
P. 3
berkala atau biasa disebut uji Kir.
Budi mengatakan uji tipe menjadi wewenang Kementerian Perhubungan dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Sedangkan untuk uji KIR kendaraan listrik, pemerintah bakal melibatkan pihak swasta.
"Uji berkala memang bisa dilakukan oleh pemerintah dan APM (Agen Pemegang Merek), dan swasta. Nah itu belum diakomodir (dalam Perpres)," kata Budi.
Lihat juga: Bor Sumur Gas Baru di WK Sakakemang, Repsol Cari Pembeli Budi mengatakan revisi tersebut tetap mengacu pada Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan sejalan dengan harmonisasi Perpres, pemerintah juga mematangkan insentif fiskal kendaraan listrik. Insentif tersebut menjadi pembahasan di Kementerian Keuangan.
Airlangga menuturkan insentif fiskal kendaraan listrik membutuhkan integrasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun pembahasan insentif ini diyakini tidak akan mengganggu pembahasan rancangan Perpres.
"Menteri Keuangan yang nanti akan berkonsultasi ke DPR. Sesudah reses akan segera dibahas bersama DPR di Komisi XI," jelasnya.
Lihat juga: Pengusaha Akui Tol Laut Belum Ampuh Atasi Perbedaan Harga
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tengah membahas penurunan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan listrik. Sri Mulyani memperkirakan PPnBM bagi kendaraan listrik berpeluang lebih rendah 50 persen dibandingkan kendaraan biasa.
Selain insentif fiskal, PT PLN (Persero) juga menyiapkan sejumlah insentif untuk mendorong penggunaan mobil listrik. Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman mengungkapkan insentif untuk kendaraan listrik dapat berupa diskon penambahan daya maupun diskon tarif listrik di malam hari.
Diskon tarif, menurut Syofvi, hanya akan berlaku di malam hari pada pukul 10 malam hingga 4 pagi saat beban PLN lebih ringan dibandingkan siang hari. Sementara besaran diskon yang akan diberikan masih dihitung.
"Tetapi kami harus lihat dulu bukti kepemilikan mobil listrik, kalau tidak ada ya tidak bisa mendapatkan (insentif)," ujar Syofvi.
