Page 5 - KLIPINGDIKTI

Baca Juga: Akses Jalan Baru Pemecah Kemacetan Pekayon Bekasi Dioperasikan Hari Ini
Ramli menilai, pendidikan dasar dan menengah selama ini adalah bagian yang paling besar masalahnya di Kemdikbud dan dunia pendidikan. Namun saat ini, masalah itu dinilainya tertutupi oleh isu dan kebijakan pendidikan tinggi yang jauh lebih baik.
Ramli mengatakan, berdasarkan kondisi tersebut, pembagian pendidikan dasar dan menengah ada baiknya dipikirkan untuk kembali dipisah. Atau cara lainnya, ditunjuk wakil menteri pendidikan yang khusus menangani pendidikan dasar dan menengah.
"Sehingga ketimpangan konsep antara pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi mampu dituntaskan," ujarnya.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Serahkan 3.218 Sertifikat Hak Atas Tanah di Kulon Progo
Dua cara tersebut, menurut Ramli, hendaknya bisa dipikirkan oleh Presiden Joko Widodo dalam menjelang 100 hari kerja kabinetnya.
"Berikan kesempatan kepada Nadiem untuk secara serius membuat perubahan besar dalam pendidikan tinggi. Sementara urusan pendidikan dasar dan menengah diserahkan kepada yang lain. Apakah dalam bentuk pemisahan Kementerian atau menunjuk wakil menteri pendidikan yang khusus menangani pendidikan dasar dan menengah," katanya.
Pengamat pendidikan Indra Charismiadji, menyoroti tentang koordinasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah dan Kementerian Agama terkait kebijakan Merdeka Belajar. Mengingat urusan pendidikan dasar dan menengah dikelola oleh pemerintah daerah serta Kemenag berdasarkan UU Otonomi Daerah.
Baca Juga: Jadi Tuan Rumah Piala Dunia FIFA U-20, Pemerintah Butuh Anggaran hingga Rp 300 Miliar untuk Perbaikan Stadion
"Dalam 100 hari ini belum ada koordinasi dan konsolidasi Kemdikbud pada instansi-instansi tersebut. Bahkan kegiatan Rembugnas sepertinya tidak akan lagi diadakan. Tentunya ini akan menjadi tantangan tersendiri saat kolaborasi tidak dilakukan antara Kemdikbud dengan Kemenag dan pemda," katanya. ***