Page 55 - KLIPINGDIKTI
P. 55
studi.
Menurut Herri, dua dari empat hal itu terkait dengan pendidikan tinggi.
Yakni pembukaan program studi dan sistem akreditasi.
• Sudah Lama Mangkrak, Pasar Cik Puan Pekanbaru Bakal Dibangun Pakai APBN
''Cuma pembukaan prodi baru sedang dimoratorium kecuali bagi perguruan tinggi yang usulannya telah masuk sebelum kebijakan ini terbit. Usulan prodi tetap diproses kementerian,'' ujarnya.
Sampai kapan moratorium, Herri tak menjelaskan secara pasti.
Saat ini hanya perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang mendapat kebebasan membuka program studi.
PTN dan PTS tersebut diberi otonomi membuka prodi baru jika ia berakreditasi A dan B.
Itu pun bisa diajukan apabila ada kerjasama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral atau universitas Top 100 rangking 05.
Prodi baru tersebut bukan di biang kesehatan dan pendidikan.
Akreditasi A, tambah Herri, akan diberikan kepada perguruan tinggi yang terakreditasi international.
Ia mengambil contoh UIR, dimana sudah 18 prodi terakreditasi international.
Terhadap prodi-prodi tersebut secara otomatis akan memperoleh akreditasi A.
Kebijakan lainnya menyangkut hak mahasiswa yang mengambil mata kuliah (SKS) di luar prodi baik di universitas itu sendiri maupun di perguruan tinggi lain sebanyak tiga semester.
Perguruan tinggi wajib memfasilitasinya membuat mengatur sistemnya.
"SKS di prodi asal hanya diambil lima semester dari total 8 semester tapi ini tidak berlaku bagi prodi kesehatan. Jadi terjadi perubahan terhadap defenisi SKS dimana ia tidak lagi ditafsirkan sebagai jam belajar (di dalam kelas) namun jam kegiatan di luar kelas,” tuturnya.
