Page 11 - KLIPINGBPPT05072019SORE

"Jadi semua bengkel di Jakarta saat ini ada 750 resmi itu harus memiliki kemampuan untuk melakukan uji emisi. Begitu juga dengan pompa bensin menyediakan," tegas Anies.
Polusi udara di Jakarta kembali mendapat sorotan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan data alat pemantau kualitas udara DKI Jakarta, konsentrasi rata-rata tahunan untuk parameter Ozone (O3), PM 10 dan PM 2.5 selalu melebihi ambang batas normal.
Dalam catatan alat pemantau kualitas udara Kedutaan Amerika Serikat pada Januari hingga Oktober 2018, masyarakat Jakarta Pusat menghirup udara "tidak sehat" selama 206 hari untuk parameter PM 2.5. Sedangkan di Jakarta Selatan, total hari dengan kualitas udara yang buruk mencapai 222 hari.
Alat pemantau tersebut mencatat partikel debu halus yang dihirup manusia yakni PM 2.5 ada di atas 38 μg/m3, bahkan di hari-hari tertentu mencapai 100 μg/m3. Sementara World Health Organization (WHO) menentukan ambang batas aman udara yang dihirup manusia untuk PM 2.5 adalah 25 μg/m3.
Kualitas udara yang buruk itu membuat Pemprov DKI bersama BPPT berencana menggunakan hujan buatan yang kemudian diklarifikasi oleh Anies.
Di sisi lain sebanyak 31 warga mengajukan gugatan warga negara atau citizen law suit kepada Pemprov DKI, Presiden Jokowi, dan sejumlah menteri terkait melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menuntut pemenuhan hak menikmati udara bersih di Jakarta.
Berdasarkan registrasi nomor perkara 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst, para penggugat melayangkan gugatan kepada Presiden RI Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Surat registrasi juga turut mencantumkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim sebagai pihak tergugat. Para penggugat akan dibantu oleh Tim Advokasi Ibu Kota (Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta). (ctr/wis)