Page 21 - KLIPINGBELMAWA27032019 (SORE)

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 12 Tahun 2016 tentang Uji Kompetensi Nasional Tenaga Kesehatan) secara nasional harus kita tarik, tidak secara nasional, tapi standarnya nasional. Nanti pelaksanaan teknisnya bisa dilakukan antar perguruan tinggi dengan lembaga serttifikasi profesi,” paparnya. Menurutnya, uji kompetensi tetap ada, karena sesuai UU. “Kita tidak bisa menghindari, itu harus kita lakukan hanya apakah dilakukan secara nasional atau dilakukan standar nasional, itu yang kita terjemahkan,” tuturnya. “Jadi yang melakukan uji kompetensi itu, lembaga profesi bukan kami lagi. Kementerian hanya membuat pedoman atau tata laksana bagaimana mereka melakukan uji kompetensi, standar apa saja yang harus dipenuhi, itu saja. Kompetensi apa saja yang diharapkan, itu saja, ” tuturnya.
Ditambahkan, antara pendidikan dan profesi itu beda. Jadi setelah lulus pendidikan kemudian mengikuti pendidikan kompetensi. “Jadi setelah lulus harus dilakukan ujian kompetensi, kecuali pendidikan profesi, dimana pendidikan profesi itu dilakukan setelah sarjana (S1), itu harus diatur. Kalau dulunya namanya UKDI (Ujian Kompetensi Dokter Indonesia, tapi sekarang namanya UKMPPD (Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter), tapi yang menyelenggaraan sama, supaya tingkat kelulusannya makin baik.(ati)