Page 8 - KLIPING BELMAWA (26 Agustus 2019 - Sore) (1)

Judul
Laporan Peredaran Ijazah 'Aspal' di Tahun Politik Meningkat
Media
Medcom - online
Terbit
26 Agustus 2019
Tone
Netral
Hal/link
https://www.medcom.id/pendidikan/news- pendidikan/1bVydZ2N-laporan-peredaran-ijazah-aspal-di- tahun-politik-meningkat
PR VALUE
Rp 30.000.000
Jurnalis
Intan Yunelia
Jakarta:Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menerima banyak laporan peredaran ijazah "aspal" (asli tapi palsu) di beberapa kota di tahun politik, yakni saat Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan umum legislatif (pileg) 2019. Jika tidak diantisipasi, jumlahnya dikhawatirkan akan meningkat, terlebih tahun depan akan ada hajatan besar politik Pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak 2020.
“Ya ini kami anggap sebagai umpan balik atau cek dan ricek (check and balance) yang baik. Kita biasanya menerima permintaan untuk pengecekan dugaan ijazah palsu,” kata Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Dirjen Belmawa), Ismunandar saat dihubungi Medcom.id, Senin, 26 Agustus 2019.
Ia mengakui bahwa Peraturan Menristekdikti Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi masih belum dipahami betul di beberapa perguruan tinggi Indonesia. Ia meminta peran aktif masyarakat untuk melapor apabila ditemukan indikasi penggunaan ijazah "aspal".
“Sudah (kami sosialisasikan) dan terus kita tingkatkan. Kita harapkan masyarakat semakin tinggi kesadarannya untuk terus meningkatkan kejujuran,” ujar Ismunandar.
Sementara itu, Ditjen Belmawa mengadakan sosialisasi untuk mewaspadai peredaran ijazah palsu yang diselenggarakan di STKIP Taman Siswa Bima, di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 22 Agustus 2019 lalu.
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Layanan Informasi (HKLI) Ditjen Belmawa, Nuril Fukran mengatakan, semenjak pemilu 2019 laporan ijazah palsu meningkat. Peran perguruan tinggi sangat penting agar memahami aturan hukum yang sudah ditetapkan pada Peraturan Menristekdikti Nomor 59 Tahun 2018.
“Kegiatan hari ini karena kami menerima banyak sekali keluhan tentang ijazah palsu. Kencang laporan saat dan setelah pesta politik. Baik pemilihan anggota dewan, pimpinan daerah dan lainnya,” kata Nuril dalam siaran persnya, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019.
Menurutnya, masih banyak perguruan tinggi terutama di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang masih belum memahami dan menjalankan aturan Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018