Page 10 - KLIPINGBPPT07042019(sore)

Menurut Benny, kontrak itu bisa saja diputus dengan memberikan surat teguran terlebih dahulu dari Pemkot sebanyak tiga kali berturut- turut. "Surat teguran bisa dilayangkan ketika dalam melaksanakan lingkup perjajian yang dimaksud (nota perjanjian), mereka tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah disepakati," kata Benny.
Atas dasar itulah, kini wali kota Bekasi membentuk tim pemantau dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Bagian Kerja Sama dan Investasi. "Tim ini bertugas memantau PLTSa Sumurbatu untuk melakukan verifikasi dan validasi serta evaluasi sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati," kata Benny.
Benny menjelaskan, jika nanti dalam proses verifikasi dan validasi tersebut ditemukan banyak kewajiban PT NWA yang belum dipenuhi sesuai nota perjanjian, maka tim akan mulai membuat surat teguran tertulis kepada PT NWA. Benny menjelaskan, jika setelah surat teguran itu diberikan, namun PT NWA belum bisa mengoperasikan PLTSa Sumur Batu, maka pemerintah akan memutus kerja sama berdasarkan pasal 13 ayat 3 dan 4 dalam nota perjanjian.
Pada kesempatan itu, Benny juga membandingkan PLTSa Sumur Batu dengan PLTSa yang dibuat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. PLTSa buah kerja sama BPPT dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sudah bisa beroperasi dengan hanya membutuhkan waktu satu tahun.
"Sampai sekarang kita hasilnya masih nihil, malah buatan BPPT yang diterapkan di TPST Bantargebang sudah jalan duluan padahal mereka membangunnya belakangan," ujarnya.
Uji coba PLTSa Sumur Batu kembali batal pada Kamis (4/4) lalu. PT NW Abadi berdalih terkendala dengan jumlah petugas untuk menguji coba mesin tersebut.