Page 2 - KLIPINGBPPT28032019 (sore)
P. 2
Judul
Hadapi RI 4.0, Kominfo Akan Bikin Undang-undang Sapu Jagat
Media
Viva
Terbit
28 Maret 2019
Tone
Netral
Hal/link
https://www.viva.co.id/digital/digilife/1134444-hadapi-ri-4-0-kominfo- akan-bikin-undang-undang-sapu-jagat
PR VALUE
Rp.30,000,000
Jurnalis
Alika
Hadapi RI 4.0, Kominfo Akan Bikin Undang-undang Sapu Jagat
VIVA – Menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0, bukan hanya menjadi persoalan di Indonesia saja, namun negara-negara lain di seluruh dunia. Era Industri 4.0 dianggap akan berdampak kepada pengurangan tenaga kerja karena ada porsi pekerjaan yang tergantikan oleh mesin. Menurut Direktur Utama Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Anang Achmad Latif, kelahiran industri 4.0 harus disikapi dengan bijak. Ke depannya untuk mengurangi angka pengangguran, tenaga kerja harus dipersiapkan bagaimana mereka bekerja di era ini.
Senada dengan pernyataan Anang, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Hammam Riza, Industri 4.0 dianggap menggantikan beberapa pekerjaan dengan software, sistem, hingga komputasi awan. Namun dirinya menggarisbawahi, bukan masyarakat yang kehilangan pekerjaan, tapi arah kompetisinya yang sudah berbeda. "Industri 4.0 ada di setiap bidang teknologi yang sedang kita geluti. Sehingga memang ada kemungkinan menggantikan pekerjaan yang terenggut oleh kehadiran mesin," katanya dalam acara Industri 4.0, Visi, Tantangan dan Peluang Indonesia, di Jakarta, Rabu, 28 Maret 2019.
Ia kemudian memberi contoh industri ride-hailing yang sudah terpapar internet. Akibat penetrasi ini perusahaan menghasilkan model bisnis baru namun masih dengan fisikal sistem yang sama. Berkahnya, proses kapitalisasi naik berkali-kali lipat. Sedangkan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo, Ismail, mengatakan bahwa saat Revolusi Industri 4.0 regulasi bukan lagi menjadi fokus utama mereka. Regulasi akan dibuat hanya jika diperlukan. Hematnya, regulasi dianggap bisa menghambat daripada membantu. Pemerintah yang memiliki peraturan menteri atau peraturan
