Page 32 - KLIPINGBELMAWA28092019PAGI
P. 32
yang diakui keberadaanya sebagai organisasi sah.
Berikutnya, masih kata Ray, isu aksi mahasiswa juga tidak berhubungan dengan isu yang tidak konstitusional. Ditambahkan Ray, mereka hanya menuntut agar KPK dipulihkan seperti sebelum adanya revisi UU KPK, menunda membahasa RUU yang semangatnya membatasi wilayah warga negara dan publik.
Sebaliknya, sejauh ini diketahui tidak ada isu agar menggagalkan pelantikan presiden, misalnya. Selama isu yang digulirkan mahasiswa masih di jalur konstitusi, tentu tidak ada hak rektor untuk menghentikannya.
"Maka karena itu, pemerintah tidak perlu membuat ketentuan akan memberi sanksi bagi rektor yang tidak mampu meredam aksi mahasiswa. Tidak ada hak menteri untuk memberi sanksi kepada para rektor karena hal ini dan karena memang tidak ada aturan yang bisa dijadikan sebagai dasarnya," ungkap Ray.
(maf)
