Page 36 - KLIPINGBELMAWA28092019PAGI
P. 36
Judul
Menristekdikti Dinilai Lupa Sejarah Gerakan Mahasiswa
Media
Republika
Terbit
28 September 2019
Tone
Negatif
Hal/link
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/09/27/pyhi83335- menristekdikti-dinilai-lupa-sejarah-gerakan-mahasiswa
PR VALUE
Rp.30,000,000
Jurnalis
Esthi
Menristekdikti Dinilai Lupa Sejarah Gerakan Mahasiswa
Jumat 27 Sep 2019 16:55 WIB
Red: Esthi Maharani
REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani menilai Menteri Riset dan Teknologi (Menristekdikti) Mohammad Nasir seperti lupa sejarah gerakan mahasiswa. Hal ini setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkannya untuk berdialog dengan kampus-kampus untuk meredam demonstrasi mahasiswa.
"Ini aneh. Menurut saya kayak lupa sejarah. Gerakan mahasiswa ini kan salah satu kekuatan dalam demokrasi. Ketika peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru dan Orde Baru ke Reformasi ada peran mahasiswa dalam proses transisi politik ke arah yang demokratis," katanya saat ditemui Republika, Jumat (27/9).
Ancaman Menristekdikti yang akan memberi sanksi rektor diyakini tidak akan efektif karena aspirasi tidak bisa dikekang. Apalagi perguruan tinggi juga dijamin dalam kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, kebebasan akademik.
"Fase pendidikan mahasiswa adalah kebebasan berpikir, ekspresinya pun dijamin dalam perguruan tinggi. Ketika mahasiwa melihat ketidakadilan padahal mereka diajari berpihak pada kebenaran dan keadilan ya bagaimana antara praktik dan teori menjadi tidak sama dong?" katanya.
Ia mengatakan sebagai calon pemimpin bangsa, mahasiswa justru dibutuhkan sensitivitasnya, dibuktikan kepeduliannya untuk bisa bertindak. Ia juga yakni mahasiswa bertindak juga tidak asal-asalan tetapi berdasarkan kondisi yang menurut mereka sudah genting.
Menurutnya, mahasiswa dan masyarakat melihat ada proses yang tidak benar dan tidak beres di DPR bersama pemerintah dalam mengesahkan berbagai undang-undang kontroversial seperti UU KPK. Proses pembuatan UU KPK, lanjutnya, adalah proses yang sangat oligarki yang menunjukkan negara ini dikendalikan oleh kartel politik. Bahkan
