Page 11 - KLIPING BELMAWA10052019(SORE)
P. 11
Atip Latipulhayat mengatakan, gugatan yang ia ajukan juga termasuk gugatan perdata. Saat pertama kali mengikuti pemilihan rektor Unpad, Panitia Pemilihan Rektor sudah memberikan jadwal pemilihan yang berakhir pada 27 Oktober 2018. "Setelah itu tidak ada kepastian sampai ada surat itu," ujarnya.
Ketidakpastian penyelenggaraan pemilihan itu merugikan Atip Latipulhayat. Ia menjadi sulit menghadiri berbagai kegiatan di luar kota. Atip Latipulhayat seharusnya dijadwalkan menghadiri kegiatan ilmiah di Belanda pada 15-17 April 2019. Namun ia batal menghadirinya lantaran tak ada kejelasan pelaksanaan pemilihan. Tertundanya pemilihan rektor Unpad, kata Atip Latipulhayat, lantaran persoalan yang melibatkan calon rektor Obsatar Sinaga. Namun dia dan calon lainnya harus turut menanggung akibatnya.
"Saya ini kompeten menurut MWA karena MWA sudah menetapkan saya sebagai calon rektor. Tapi kemudian tidak ada kepastian hukum padahal kepastian itu azas hukum itu sendiri," tuturnya.
Atas kerugian itu, Atip Latipulhayat memasukkan gugatan perdata. Besarnya kerugian yang dicantumkan dalam gugatan itu sebesar Rp 10 miliar.
"Kerugian immaterial itu tidak bisa dihitung. Gugatan ini agar (tergugat) bertanggung jawab atas ketidakpastian ini. Saya kan manusia, masak diabaikan begitu saja," katanya.
Pemberhentian sementara Obsatar Sinaga
Pada Rapat Pleno 13 April 2019 lalu, MWA Unpad meminta Menristekdikti menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Rektor. Plt. akan bertugas paling lama 6 bulan agar tak ada kekosongan jabatan Rektor Unpad yang habis pada 13 April pukul 23.59 WIB. Ketua MWA Rudiantara mengatakan, keputusan itu didasarkan pada surat Menristekdikti tanggal 10 April 2019.
Surat tersebut menyoal masalah administrasi calon Rektor Obsatar Sinaga yang didasarkan pada hasil rapat antara Kemenristekdikti, Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara, dan Menristekdikti.
Pada surat itu disebutkan, pemberhentian sementara Obsatar Sinaga sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai perundangan.
Menristekdikti juga memerintahkan rektor untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin terkait izin perceraian dan perkawinan PNS dan mengevaluasi status Obsatar Sinaga sebagai calon rektor karena belum diberhentikan dari Komisi Penyiaran Indonesia.***
