Page 15 - KLIPINGBELMAWA3102019PAGI

Pertemuan Forum Rektor dengan Menristekdikti merupakan respons atas gelombang unjuk rasa mahasiswa di Jakarta dan daerah lain dalam beberapa pekan terakhir. Dalam setiap aksinya para mahasiswa mengusung tema #ReformasiDikorupsi.
Mereka menuntut tujuh hal, yaitu pertama menolak RKUHP, RUU MINERBA, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU KKS. Lalu mendesak pembatalan UU KPK dan UU SDA yang baru sahkan. Kemudian mendesak pengesahan RUU PKS dan RUU PPRT.
Lalu kedua, mahasiswa menuntut pembatalan pimpinan KPK periode 2019- 2023 pilihan DPR. Ketiga, menolak TNI & POLRI menempati jabatan sipil. Kemudian keempat, setop militerisme di Papua dan daerah lain, bebaskan tahanan politik Papua.
Poin kelima, mereka juga meminta penghentian kriminalisasi aktivis. Keenam hentikan pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang dilakukan oleh korporasi, dan pidanakan korporasi pembakar hutan, serta cabut izinnya. Ketujuh, tuntaskan pelanggaran HAM, dan adili penjahat HAM, termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan.
Lihat juga: Perppu KPK: Uji Nyali Jokowi Melepas Belenggu Partai Koalisi Presiden Jokowi menginstruksikan Menristekdikti M Nasir untuk meredam rangkaian aksi unjuk rasa mahasiswa di berbagai daerah. Mahasiswa diminta agar tak lagi turun ke jalan melakukan unjuk rasa. Nasir juga diminta untuk membuka ruang dialog dengan para mahasiswa.
Perintah itu menuai kritik dari berbagai kalangan. Pemerintah dinilai membungkam aksi mahasiswa.
"Padahal, tugas Menristekdikti adalah meningkatkan mutu kualitas perguruan tinggi. Sementara aksi mahasiswa adalah wujud dari intelektualitas. Jika kampus diminta cegah mahasiswa demontrasi, itu adalah bentuk pengkhianatan Menristekdikti pada kecerdasan mahasiswa," ujar Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar kepada CNNIndonesia.com, Kamis (26/9).
Perppu KPK
Terpisah, Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo meminta Presiden Jokowi segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang KPK.
Lihat juga: Bertemu Jokowi, Forum Rektor Usul Ruang Dialog soal RKUHP Perppu KPK adalah salah satu tuntutan mahasiswa, sebagai tindak lanjut atas penolakan mereka terhadap UU KPK yang baru disahkan.