Page 5 - KLIPINGBELMAWA3102019PAGI
P. 5
suara untuk menjaga kondusivitas kampus. Kampus juga membuka ruang dialog dengan para mahasiswa untuk membahas sejumlah isu krusial, termasuk polemik revisi UU KPK hingga rancangan KUHP.
"Beberapa rektor adakan sosialisasi mandiri mengundang para perancang KUHP berikan penjelasan. Sehingga mahasiswa itu, setuju karena paham. Tidak setuju, juga karena paham. Jangan setuju dan tidak setuju karena tidak paham," jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah menyampaikan akan menyisir pola pergerakan aksi mahasiswa yang terjadi sejak pekan lalu. M Nasir menyampaikan, sanksi akan diberikan kepada pihak rektorat bila terbukti ada pengerahan massa mahasiswa ke lapangan. Sanksi pun, ujar Nasir, bisa berupa sanksi dari pusat atau proses hukum lanjutan bila terjadi kerugian negara.
"Kalau dia mengerahkan ya dengan sanksi yang kita lakukan sanksi keras yang kami lakukan ada dua, bisa dalam hal ini peringatan, SP1 SP2. Kalau menyebabkan kerugian pada negara, bisa tindakan hukum. (Berlaku untuk dosen?) Nanti rektor yang bertanggungjawab," jelas Nasir pekan lalu.
