Page 15 - KLIPINGBELMAWA08102019PAGI
P. 15
Judul
Kuasa Hukum Atip: Pelantikan Rektor Bisa Saja Salahi Aturan
Media
RMOL
Terbit
8 Oktober 2019
Tone
Negatif
Hal/link
http://www.rmoljabar.com/read/2019/10/08/106452/Kuasa- Hukum-Atip:-Pelantikan-Rektor-Bisa-Saja-Salahi-Aturan-
PR VALUE
Rp.15,000,000
Jurnalis
Ridwan
Kuasa Hukum Atip: Pelantikan Rektor Bisa Saja Salahi Aturan
RAGAM SELASA, 08 OKTOBER 2019 , 00:15:00 WIB | LAPORAN: RIDWAN
Gedung Rektorat Unpad/Net
RMOLJabar. Kuasa Hukum Prof Atip Latipulhayat, Agam menilai pelantikan dan pemilihan secara aklamasi Rina Indiastuti sebagai rektor baru Universitas Padjajaran (Unpad) oleh Majelis Wali Amanat (MWA), bisa saja menyalahi aturan.
Pasalnya, sampai saat ini MWA masih menjalani proses hukum atas gugatan Prof Atip Latipulhayat di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TPUN).
"Meski rektor baru sudah dilantik. Tapi Sekarang gugatan masih diproses di pengadilan. Perjuangan kami akan terus berlanjut," ucap Agam saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (7/10).
Agam menjelaskan, tuntutan yang dilayangkan pihaknya ke PTUN adalah permintaan kepada majelis hakim agar proses pemilihan ulang dihentikan terlebih dahulu sampai ada keputusan hukum tetap. Namun MWA menampikan hal tersebut hingga melantik rektor saat ini.
"Hakim PTUN meminta MWA untuk proses pemilihan rektor dihentikan atau ditunda. Setelah itu ya saya nggak tahu apakah disampaikan atau tidak oleh pihak kuasa hukum, yang pasti proses berjalan terus sampai kemarin terpilih secara aklamasi," tuturnya.
Meski begitu, pihaknya menyayangkan MWA Unpad yang tak mematuhi perintah majelis hakim hingga akhirnya memilih dan melantik Rina Indiastuti dan saat ini proses tersebut maaih berlanjut.
"Majelis hakim sudah meminta dihentikan. Kalau bicara kepatuhan kan ini dipertanyakan. Kalau kita memenangkan gugatan mereka juga yang pusing," pungkasnya. [yud]
