Page 4 - KLIPINGBPPT20032019(PAGI)
P. 4
Judul
KPU Harus Siapkan Sistem yang 'Kebal' Serangan Hacker
Media
Bisnis.com
Terbit
19 Maret 2019
Tone
Positif
Hal/link
https://kabar24.bisnis.com/read/20190319/15/901831/kpu- harus-siapkan-sistem-yang-kebal-serangan-hacker
PR VALUE
Rp.30,000,000
Jurnalis
Yanuar
KPU Harus Siapkan Sistem yang 'Kebal' Serangan Hacker
Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memastikan sistem teknologi informasi yang mereka bangun tidak mudah diretas oleh hacker.
Kabar24.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta lebih siap melindungi sistem Teknologi Informasi (TI) agar tidak dibobol oleh serangan para hacker atau peretas.
Menurut Peneliti the Institute for Digital Law and Society Awaludin Marwan, sistem informasi penyelenggara pemilu itu sangat rawan untuk diretas. Hal itu setidaknya tergambar di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, diretas hacker.
"Ternyata sistem keamanan Situng KPU cukup rawan, kalau KPU tidak memberikan perhatian dan KPU sibuk mengurus perpolitikan maka dilegitimasi pemilu di depan mata KPU. Orang bisa tidak percaya KPU," kata Awaludin kepada Bisnis, Selasa (19/3/2019).
Dampak lainnya, papar dia, akan mudah muncul pernyataan-pernyataan hoaks apabila pada hari penyelenggara Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 17 April 2019 nanti karena tidak adanya jaminan keamanan dari sistem IT KPU.
Dia menyebutkan aplikasi online dan sistem informasi yang dikembangkan KPU tidak selamanya punya asas yuridis yang eksplisit dan hanya Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang kokoh pengamanannya. Sidalih adalah sistem pendaftaran pemilih. "Aplikasi ini adalah sistem informasi yang paling matang dan kokoh dimiliki KPU. Meskipun dalam pelaksanaannya, tidak jarang masih terdapat beberapa deviasi validitas data pemilih," kata dia.
Namun, lanjut Awaludin, dari penyimpanan, pengolahan data, administrasi dan kelengkapan legalnya relatif komplit. Selain Sidalih dan Situng, aplikasi KPU lain adalah Sidakam berupa laporan dana kampanye kandidat legislatif DPD, DPR, DPRD, dan Pilpres.
