Page 19 - KLIPINGBELMAWA25122019PAGI

dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Selain itu, setiap warga negara memiliki hak untuk berkomunnikasi dan memperoleh informasi.
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia. Hal itu termuat dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Meski hak untuk memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia, tetapi pada pelaksanannya tetap diatur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945:
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Untuk menjawab tantangan sekaligus menunjang pencapaian amanah, revitalisasi, visi dan misi dalam rangka mewujudkan tata kelola kehumasan dan komunikasi publik yang baik, Grand Desain Kehumasan dan Komunikasi Publik ini disusun dengan memperhatikan aspek prioritas kebutuhan, kepraktisan, dan praktik- praktik terbaik (best practices).
Grand Desain Kehumasan dan Komunikasi Publik merupakan panduan dan acuan pelaksanaan pengelolaan kehumasan di lingkungan instansi Komisi Yudisial. Pedoman umum ini akan menjadi sumber rujukan dalam pembuatan petunjuk
Cetak Biru Komunikasi Publik Komisi Yudisial | 11