Page 5 - KLIPINGBELMAWA24082019PAGI

ini RS PTN masih membutuhkan subsidi SDM sampai dengan keuangan.
Menurutnya, di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini, pembiayaan masih menjadi kendala bagi RS PTN.
"Karena pasien BPJS itu biaya dari BPJS. Kadang tarif Rs lebih tinggi ketimbang tarif yang dibayarkan oleh BPJS. Dengan demikian kita kadang kita harus lakukan subsidi silang dari selisih positif dan negatif, ditambah lagi biaya pendidikan," ungkapnya.
Untuk itu, dia berharap RS PTN bisa mendapatkan kemandirian, yang mana sampai saat ini pengelolaan masih dibawah universitas.
"Sekarang kami kan di bawah universitas. Padahal pengelolaan universitas dan RS beda. Kalau bisa ada unit khusus, jadi pengelolaan dikelola mandiri. Seperti BLU tapi tidak sepenuhnya, melainkan BLU-like. Jadi RS PTN masih di bawah PTN BH, bukan bertanggungjawab kepada Kemenkeu seperti BLU," ungkapnya. Nasranudin, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (ARSPTN) menerangkan pendirian RS PTN tujuannya yakni untuk mendukung kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi, yang mana RS PTN ini harus memenuhi suatu standar.
"Kami dorong RS PTN untuk bisa sesuai standar karst nasional maupun internasional. Setelah dicapai, kerjasama BPJS, sehingga manfaat ada RS PTN jauh lebih besar lagi. kalau sudah dilalui maka bisa lanjut yaitu menuju ke kemandirian baik pengelolaan keuangan, SDM, pengelolaan aset," ungkapnya.
Menurutnya, dalam pengelolaan aset, Pemerintah harus terus hadir, yang mana RS PTN, dimana RS PTN harus terus tumbuh seiring berkembangnya zaman.
"Kami dorong semua RS PTN bisa jadi RS terkemuka seperti negara-negara maju. Hampir semua RS PTN itu jadi RS terkemuka terbaik. Itu target kami," ungkapnya. (TRIBUNJOGJA.COM)
Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul Masih Ada 5 RS PTN yang Belum Beroperasi, https://jogja.tribunnews.com/2019/08/23/masih-ada-5-rs-ptn-yang- belum-beroperasi?page=all. Penulis: Siti Umaiyah Editor: Ari Nugroho