Page 7 - KLIPINGBPPT21032019(sore)
P. 7
Judul
DPR Menolak Pembentukan Badan Riset Nasional
Media
Beritasatu
Terbit
21 Maret 2019
Tone
Positif
Hal/link
https://www.beritasatu.com/nasional/544245/dpr- menolak-pembentukan-badan-riset-nasional
PR VALUE
Rp.30,000,000
Jurnalis
Ari
DPR Menolak Pembentukan Badan Riset Nasional
Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), Muhammad Dimyati. ( Foto: Beritasatu.com/Herman )
Kehadiran Badan Riset Nasional (BRN)dianggap tidak perlu
Ari Supriyanti Rikin / EAS Kamis, 21 Maret 2019 | 15:18 WIB
Jakarta, Beritasatu.com - Wacana Badan Riset Nasional (BRN) kembali muncul. Namun bagi sebagian kalangan, kehadiran BRN tidak lagi diperlukan. Justru untuk mendongkrak ilmu pengetahuan teknologi (iptek) dan inovasi, yang lebih diperlukan adalah riset kolaboratif untuk mengatasi tumpang tindih riset, dan inefisiensi anggaran.
Dalam debat calon wakil presiden (cawapres) beberapa waktu lalu, wacana BRN kembali muncul dari cawapres nomor urut 01. Jauh sebelumnya, muncul kritik bahwa anggaran riset yang besar belum menghasilkan sesuatu yang memuaskan dan unggulan.
Wakil Ketua panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Sisnas Iptek Andi Yuliani Paris yang juga anggota DPR Komisi VII menyebutkan, menurut mayoritas anggota pansus, tidak perlu lagi membentuk lembaga baru. Saat ini justru yang perlu dipikirkan adalah bagaimana melangkah cepat di bidang inovasi dan perekayasaan teknologi.
"Lembaga-lembaga riset yang sudah ada seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan lembaga pemerintah non kementerian lainnya sudah ada. Jelas dan ada undang-undangnya, sudah ada pula segmentasinya," kata Andi di sela-sela sela-sela Kongres Teknologi Nasional (KTN) BPPT Tahun 2019 di Jakarta, Rabu (20/3/2019).
Andi mengatakan, LIPI bergerak di penelitian dasar dan BPPT di bidang perekayasaan inovasi. Artinya, apa yang sudah berjalan saat ini di BPPT, dan LIPI harus tetap dilanjutkan dan tidak perlu ada kelembagaan baru.
"Hanya fungsi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti)
