Page 10 - KLIPINGBELMAWA20052019SORE

sesuai dengan konstitusi. Nasir mengatakan negara-negara sahabat mengapresiasi pemilu di Indonesia berjalan lancar dan tidak ada masalah, meski sebelumnya menyebut pemilu di RI paling rumit.
"Tapi setelah itu saya ketemu lagi abis itu dengan para dubes ternyata mendapat apresiasi setinggi-tingginya pelaksanaan pemilu di Indonesia yang sangat lancar dan tidak ada masalah," ujarnya.
Nasir menuturkan pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik karena didasari Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai dasar negara dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Soal gelombang-gelombang yang muncul, menurutnya hal yang biasa dalam demokrasi.
Nasir juga mengapresiasi kampus yang mengingatkan untuk tidak terprovokasi gerakan-gerakan dari sekelompok orang. kampus itu tersebar baik di Jawa maupun luar Jawa.
"Saya ingin mengapresiasi pada saat itu perguruan tinggi-perguruan tinggi yang telah membuat suatu pernyataan sikap mulai dari Medan yaitu Sumatra Utara terus di Jakarta, Bandung, IPB, Bogor, UI kemarin, dan hari ini di Jawa Barat sudah, Jawa Tengah, Jawa Timur, di luar Jawa semua berbuat yang sama, punya pernyataan sikap yaitu dengan adanya masalah hasil pemilu ini yang dengan baik dan secara umum menyatakan jangan sampai kampus terprovokasi oleh kegiatan sekelompok orang yang melakukan gerakan-gerakan.
Sementara, Ketum Pengurus Pusat GMKI Korneles Galanjinjinay mengatakan kelompok Cipayung plus menyatakan tetap mengawal bangsa melalui mekanisme formal, hukum, demokrasi yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
"Lalu kami bersyukur bahwa hari ini diinisiasi langsung oleh Pak menteri, kami mengucapkan terima kasih karena Pak Menteri memiliki pemikiran baik soal kebangsaan ini ke depan di tengah isu perpecahan," ujar Korneles dalam sambutannya.
Menurutnya, people power sesungguhnya bukan people power yang dipolitisasi. People power sesungguhnya yaitu saat warga menggunakan hak pilih pada 17 April lalu.
"People power yang sesungguhnya bahwa memang rakyat sudah menentukan pilihannya pada tanggal 17 April dan itulah yang harus kita akui sebagai people power bagi bangsa Indonesia dalam menentukan presiden, pemimpin bangsa ini ke depan. Bukan people power yang direncanakan oleh elite politik yang kemudian karena nafsu kepada kekuasaan lalu memprovokasi masyarakat khususnya mahasiswa," ujarnya.