Page 10 - KLIPINGBELMAWA06092019PAGI

mengatakan, sudah mendengar permintaan kuasa hukum Atip. Ia sendiri tidak hadir pada persidangan kedua lalu.
"Secara hukum belum bisa memberikan penilaian. Gugatan saja belum diterima," ujarnya.
Meski begitu, ia menyebut, permintaan itu tak bisa begitu saja dilakukan. Hal itu karena keputusan MWA Unpad menggelar proses Pilrek ulang karena menjalankan evaluasi dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. "Sementata Menristekdikti tidak menjadi pihak (dalam gugatan PTUN)," katanya.
Ia juga berpendapat, pemilihan ulang ini tetap bisa dilakukan karena kebijakan Menristekdikti yang meminta pengulangan itu tidak dipersoalkan. Maka ia menilai, keputusan MWA sudah benar.
"MWA melakukan proses pemilihan ulang atas proses evaluasi Kemenristekdikti. Posisi MWA sebagai bagian dari Unpad harus patuh dengan hasil evaluasi itu," katanya.
Menanggapi hal itu, Agam mengatakan, Menristekdikti merupakan salah satu elemen dari MWA. Sehingga otomatis menjadi bagian dari tergugat. "Justru yang kami gugat materi pokoknya adalah hasil dari sidang pleno MWA. Hasil pleno ujug-ujug diulang. Kalau salah satu calon dipermasalahkan kan bukan calon dari kami," katanya.
Ia menjelaskan, permintaan agar pemilihan dihentikan dulu karena menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu, agar ada kepastian hukum.
"Sekarang yang daftar banyak, nanti tiba-tiba ada surat lagi harus diulang lagi. Atau nanti ini berjalan, hasil di PTUN ternyata hasilnya rapat pleno bermasalah. Akan menimbulkan ketidak pastian hukum," ucap Agam. Meski tanggal 5 Agustus 2019, MWA telah mengeluarkan surat pembatalan calon rektor, Agam mengatakan, hal itu merupakan persoalan terpisah. Hal itu akan menjadi gugatan terpisah.***