Page 7 - KLIPINGBPPT20032019(sore)
P. 7
Institusi yang dimaksud Hammam adalah pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun masyarakat yang menggunakan pelayanan publik secara elektronik. Selain itu, BPPT juga bertugas untuk melaksanakan audit infrastruktur.
Baca juga: Gelar Kongres, BPPT Bahas Teknologi Kebencanaan hingga Transportasi
"Infrastruktur berarti kan ada data center, ada jaringan, ada storage, kemudian kita juga mengaudit aplikasi umum seperti ada e-budgeting, e-procurement, e-logistic, juga ada sistem pemerintahan serta enterprise resource planning ya, ERP-nya pemerintah lah. Sehingga kalau kamu misalnya mau mengurus akte lahir sampai akte mati, dan semua di antaranya itu sifatnya adalah elektronik," jelas Hammam.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafrudin yang juga hadir dalam pembukaan acara Kongres Teknologi Nasional (KTN) BPPT mengatakan bahwa Indonesia perlu membangun program-program untuk kemajuan dari aspek teknologi. Menurutnya, pemerintahan berbasis elektronik perlu dibangun secara masif.
"Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa e-government kita bangun secara masif, makin disempurnakan. Kita segera akan me-launching SPBE pada tanggal 28 Maret di e- government summit supaya kita betul-betul fokus tidak lagi membangun infrastruktur sendiri-sendiri," ujar Syafrudin.
Syafrudin mengatakan pihaknya akan mencanangkan integrasi antara pemerintahan provinsi dengan pemerintahan kabupaten/kota serta antar kementerian dan lembaga. Dia pun mengharapkan masukan dari BPPT.
"Oleh karena itu, mari kita membuat perubahan sesuatu yang luar biasa karena butuh kerja keras dan komitmen kuat dan pantang menyerah. Ini adalah jaminan bagi perbaikan tata kelola pemerintahan yang menopang kemajuan negara dan pemerintahan," pungkasnya.
(azr/fdn)
