Page 4 - KLIPINGBPPT3072019PAGI
P. 4
Judul
BPPT: Iptek makin kuat dalam penentuan kebijakan melalui UU Sisnas
Media
Antaranews
Terbit
30 Juli 2019
Tone
Positif
Hal/link
https://www.antaranews.com/berita/982680/bppt-iptek-makin- kuat-dalam-penentuan-kebijakan-melalui-uu-sisnas
PR VALUE
Rp.15,000,000
Jurnalis
Martha Herlinawati S
BPPT: Iptek makin kuat dalam penentuan kebijakan melalui UU Sisnas
Senin, 29 Juli 2019 21:20 WIB
Presiden RI ke-3 BJ Habibie (lima dari kiri) dan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza (enam dari kiri) berfotop bersama usai diskusi bersama terkait pembangunan sumber daya manusia di Kediaman Presiden RI ke-3 BJ Habibie, Jakarta Selatan, Senin (29/07/2019). (ANTARA News/Martha Herlinawati Simanjuntak)
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza mengatakan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) semakin memiliki posisi kuat dalam penentuan kebijakan setelah disahkannya Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek).
"Selama ini kaji terap teknologi dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional, hanya dijadikan rekomendasi saja. Setelah Undang-undang Sisnas Iptek ini ada, maka kaji terap teknologi akan dijadikan salah satu dasar dalam perumusan kebijakan. Hal ini tentu akan meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa," kata Hammam dalam diskusi bersama di Kediaman Presiden RI ke-3 BJ Habibie, Jakarta Selatan, Senin.
Baca juga: Kepala BPPT: Penguasaan iptek memerlukan SDM mumpuni
Menurut Hammam, Undang-undang Sisnas Iptek merupakan langkah awal untuk menciptakan lompatan kemajuan bagi bangsa Indonesia melalui pengembangan dan pemanfaatan hasil iptek dan inovasi.
Dia mengatakan dengan undang-undang tersebut, pengambilan kebijakan pembangunan nasional akan memerhatikan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi.
UU Sisnas Iptek juga mengatur terkait Kelembagaan Iptek yang terdiri dari lembaga penelitian dan pengembangan yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), lembaga pengkajian dan penerapan yaitu BPPT, serta perguruan tinggi, badan usaha, dan lembaga penunjang.
Hammam mengatakan kehadiran UU Sisnas Iptek yang baru disahkan DPR pekan lalu ini juga menegaskan tujuh peran BPPT, yakni perekayasaan, kliring teknologi, audit teknologi, alih teknologi, intermediasi, difusi, dan komersialisasi iptek.
