Page 14 - KLIPINGBELMAWA27092019SORE
P. 14
pengesahan RKUHP dan RUU lainnya yang dianggap bermasalah dalam rapat paripurna lalu.
Ia menegaskan, Kemenristekdikti akan melibatkan Polri untuk menelusuri kemungkinan adanya tindakan inkonstitusional dari rektor. Menurut dia, sebagai pegawai negeri sipil, rektor tidak boleh mendorong mahasiswa untuk melakukan aksi turun ke jalan.
“Tolong mahasiswa diajak bicara yang baik, jangan sampai anarkis. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional. Rektor di semua perguruan tinggi tolong jangan mahasiswa dikerahkan untuk demo. Ajak mahasiswa kembali ke kampus untuk diajak dialog. Jangan dibiarkan dan dilepas,” kata Nasir di Kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Kamis 26 September 2019.
Ia menilai, aksi demonstrasi tidak merefleksikan peran mahasiswa yang dianggap kalangan intelektual. Menurut dia, dalam iklim demokrasi, penyampaian aspirasi dan pendapat bisa dilakukan dengan dialog.***
