Page 8 - KLIPINGBELMAWA27092019SORE
P. 8
depan Kantor DPRD Jawa Timur, Surabaya, Rabu (25/9). Ribuan mahasiswa yang datang menyampaikan enam tututan mahasiswa yang disuarakan yaitu mendesak pemerintah menerbitkan Perppu pembatalan UU KPK, (Ahmad Khusaini /Jawa Pos)
Pernyataan Menristekdikti tersebut menuai kritik. Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Basuki Wasis yang mewakili Kaukus Kebebasan Akademik Indonesia menegaskan bahwa mahasiswa dan akademisi di kampus memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Kemudian, tradisi berpikir kritis merupakan upaya pengembangan pengetahuan ilmu dan teknologi. Ancaman sanksi yang disampaikan Menristekdikti, kata dia, bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademis yang digagas pada 2017. ”Mendesak kepada Presiden Jokowi dan Menristekdikti untuk meminta maaf,” katanya.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati juga menilai kebijakan tersebut tak hanya tidak tepat, tapi juga inkonstitusional. ”Ini tindakan melanggar hukum UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum,” ujarnya.
Menurut Asfin, kebijakan tersebut akan menambah rentetan kesalahan sikap pemerintah dalam merespons aksi mahasiswa. Sebelumnya, negara justru menanggapi aksi demo mahasiswa dengan kekerasan, pengejaran, dan penangkapan. ”Bahkan, ada yang sedang makan saja ditangkap,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengingatkan pemerintah agar tidak menggunakan cara-cara Orde Baru untuk membungkam suara mahasiswa dengan menjatuhkan sanksi kepada rektor. Sebab, itu adalah cermin kemunduran dalam berdemokrasi. ”Jika Menristekdikti menekan mahasiswa melalui rektor, itu sudah keliru. Menteri berlaku otoriter.”
Editor : Ilham Safutra
