Page 3 - KLIPING BELMAWA (30 AGUSTUS 2019 - SORE)
P. 3
Judul
Dosen UPR terancam dipecat
Media
Antaranews
Terbit
30 Agustus 2019
Tone
Negatif
Hal/link
https://www.antaranews.com/berita/1036786/dosen-upr-terancam- dipecat
PR VALUE
Rp.0
Jurnalis
Kasriadi/Adi Wibowo
Dosen UPR terancam dipecat
Jumat, 30 Agustus 2019 13:49 WIB
Wakil Rektorat Bidang Hukum, Organisasi, SDM dan Kemahasiswaan Universitas Palangka Raya (UPR) Prof Suandi Sidauruk (dua dari kiri) didampingi petinggi universitas setempat menjelaskan permasalahan oknum dosen yang melakukan pelecehan seksual terhadap enam orang mahasiswi, Kamis (29/8/2019). (Foto Istimewa).
Kalau perkara inkracht, kami akan mengirim surat rekomendasi pemecatan
Palangka Raya (ANTARA) - Oknum dosen Universitas Palangka Raya (UPR) berinisial PS yang diduga melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya, kini terancam dipecat dari status Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kalau perkara inkracht, kami akan mengirim surat rekomendasi pemecatan yang bersangkutan ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti RI)," kata Wakil Rektor Bidang Hukum, Organisasi, SDM, dan Kemahasiswaan UPR Prof Suandi Sidauruk di Palangka Raya, Jumat.
Baca juga: Menristekdikti perintahkan Rektor UPR tindaklanjuti kasus pelecehan
Dia mengatakan, pemecatan seorang ASN tentunya tidak mudah. Pihak rektorat juga harus menunggu surat balasan dari pihak Kemenristekdikti. Apabila surat balasan itu sudah diterima rektorat setempat, maka pihaknya segera melakukan proses pemecatan terhadap oknum dosen tersebut.
Dari hasil investigasi kode etik yang terdiri beberapa guru besar di lingkungan FKIP UPR, pihaknya juga memberhentikan jabatan PS sebagai Kepala Prodi Studi Pendidikan Fisika.
"Jabatan Kaprodi Pendidikan Fisika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) juga sudah diberhentikan," tandasnya.
Suandi menjelaskan, bahwa dalam perkara itu, pihak UPR mendukung upaya penegakan hukum yang sedang ditangani pihak aparat yang berwajib, tetapi pihaknya meminta tetap menggunakan asas praduga tidak bersalah.
