Page 2 - KLIPINGBPPT15032019 (SORE)

]’;
Judul
RUU Sisnas Iptek Perlu Dielaborasi Lagi
Media
Beritasatu.com
Terbit
15 Maret 2019
Tone
Positif
Hal/link
https://www.beritasatu.com/nasional/543108/ruu-sisnas-iptek- perlu-dielaborasi-lagi
PR VALUE
Rp.30.000.000
Jurnalis
Ari Supriyadi Rikin
Jakarta, Beritasatu.com - Pasal pidana dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek) dinilai bakal memicu malapetaka dalam dunia penelitian di Indonesia. Alasannya, pasal pidana ini bisa mengancam peneliti dalam dan luar negeri.
Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Muhammad Dimyati yang ikut dalam pembahasan RUU Sisnas Iptek ini mengatakan, dari delapan butir utama yang didiskusikan dengan Panitia Kerja RUU Sinas Iptek, salah satunya terkait dengan sanksi.
"Artinya dari rumusan yang ada perlu dijelaskan dan dielaborasi sedikit agar tidak terjadi miss interpretasi (salah penanggapan)," kata Dimyati di sela-sela diskusi terbatas Pandangan AIPI terhadap Isu Kelembagaan, Pendanaan, Sanksi Pidana dalam RUU Sisnas Iptek di Jakarta, Kamis (14/3).
RUU Sisnas Iptek adalah RUU usulan pemerintah. RUU Sisnas Iptek ini disiapkan untuk menggantikan UU No 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Iptek. Undang-Undang ini dianggap sudah tidak mampu menghadapi perkembangan zaman.
Pembahasan RUU Sisnas Iptek diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola riset dan inovasi di Indonesia.
Saat ini RUU Sisnas Iptek dalam pembahasan panitia kerja dan kemungkinan akan disahkan tahun ini. Sesuai dengan amanat UU No 8 Tahun 1990 tentang AIPI, maka AIPI pun bertanggung jawab untuk memberikan sikap dan masukan terhadap perkembangan iptek di Indonesia.
AIPI memandang ada tiga isu, penting yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pengembangan ekosistem iptek di Indonesia yakni kelembagaan, pendanaan dan sanksi pidana.