Page 4 - KLIPINGBPPT2942019(pagi)

Namun, rencana Anies tersebut belum terealisasi karena tak masuk dalam APBD 2019. Dalam pagu anggaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) tak ada satu pun nomenklatur yang terkait dengan jaring penangkal sampah tersebut. Sekertaris Dinas SDA, Rodia Renaningrum mengatakan, instansinya hanya melakukan pengadaan jaring sampah untuk pompa submerisible. Pompa tersebut memiliki semacam filter akuarium yang secara otomatis dapat mematikan mesin jika terdapat kotoran atau sampah yang tersedot. "Itu satu kesatuan supaya sampah enggak masuk ke pompa, dipasang jaring itu," kata Rodia kepada reporter Tirto, Minggu (28/4/2019). Menurut Rodia, pengajuan anggaran pengadaan jaring tersebut sebenarnya juga bukan wewenang Dinas SDA lantaran yang ditangani merupakan sampah permukaan. "Kemarin itu sebenarnya yang [mustinya] mengusulkan Dinas Lingkungan Hidup karena sampah permukaan yang mengusulkan dinas LH," imbuhnya. Sebaliknya, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Rachmawati justru menyebut bahwa pengadaan jaring tersebut merupakan ranah Dinas SDA. "Kalau sampah sungai harus ngomong sama UPK Badan Air," ucapnya
Direktur Pusat Teknologi Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Rudi Nugroho, mengatakan jaring tersebut sebenarnya cukup efektif untuk membersihkan sungai dari sampah. Teknologi tersebut juga tengah diujicoba oleh BPPT di daerah Kapuk Muara, Jakarta Utara. "Dalam proses ujicoba dan kita sedang evaluasi agar mengurangi sampah masuk ke laut, bentuknya semacam cutter pengarah dan sampah yang ikut mengalir tertahan dan masuk ke dalam box yang terapung di sungai," tuturnya. Meski demikian, Rudi menyebut model teknologi seperti itu sebenarnya sudah diterapkan di beberapa pintu air, salah satunya di pintu air Manggarai. "Tapi karena jumlahnya sudah banyak sekali jadi terlalu berat sehingga diperlukan pengangkutan manual," imbuhnya. Atas dasar itu, menurut Rudi hal paling efektif dan sederhana untuk mengurangi volume sampah di sungai adalah tidak membuangnya ke sungai. "Memang teknologi itu bisa efektif, hanya kalau itu alirannya deras, seberapa besar alat nya pun akan terkendala," pungkasnya.
Sementara menurut Pengamat tata kota, Nirwono Yoga, hal yang harus jadi fokus Pemprov DKI Jakarta saat ini adalah melebarkan batas sempadan sungai serta melakukan pengerukan. Hal itu perlu dilakukan agar kapasitas air meningkat dan sungai memiliki sempadan yang optimal. Namun untuk melebarkan sempadan sungai, kata Yoga, Pemprov DKI Jakarta dituntut merelokasi sejumlah warga yang masih tinggal di bantaran sungai, tak peduli apakah menggunakan konsep normalisasi atau naturalisasi. Yoga beralasan, jika okupasi warga masih terjadi, sungai tak bisa difungsikan kembali sebagai pengendali banjir, penyuplai cadangan air, bahkan hingga pelestarian ekosistem habitat satwa liar. "Sebenarnya dari DPRD amat menyetujui berapa pun dana yg dibutuhkan untuk mengatasi banjir di