Page 130 - Buku Paket Kelas 12 Agama Kristen

120 Kelas XII SMA/SMK
Pada tahun 1999, sebagai tindak lanjut dari reformasi dalam bidang politik, rakyat Indonesia mengikuti pemilihan umum untuk memilih partai politik yang saat itu berjumlah 48 partai. Tentu saja banyak dari partai politik ini yang tidak mendapatkan suara karena memang kurang dikenal oleh masyarakat luas terkait dengan umur yang masih pendek sebagai suatu partai. Salah satu partai yang mendapatkan dukungan luas adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang didirikan oleh Megawati Soekarnoputri, putri sulung dari Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Partai lainnya adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang didirikan oleh K. H. Abdurrahman Wahid yang juga merupakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Wujud demokrasi yang muncul dalam pemilihan umum ini adalah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wakil-wakil dari pulau Jawa maupun luar Jawa yang dibuat menjadi sama besar, tidak lagi lebih banyak wakil dari pulau Jawa.
Presiden Habibie digantikan oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 1999. Contoh pembaharuan yang terjadi pada masa ini adalah pengangkatan menteri kabinet yang berasal dari partai politik dan mengurangi peranan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), padahal, sejumlah konflik dan tindak kekerasan yang muncul di Indonesia memang perlu ditangani oleh TNI dan ABRI. Sementara itu, korupsi tetap terjadi dan melibatkan menteri-menteri yang berasal dari partai politik yang utama. Pada masa pemerintahan Gus Dur, reformasi diwujudkan dalam bentuk antara lain:
1. Kebebasan pers semakin luas karena Departemen Penerangan dihapuskan.
2. Kelompok Tionghoa mendapatkan pengakuan lebih besar melalui kemudahan dalam mengurus dokumen kewarganegaraan dan penetapan hari raya Imlek
sebagai hari libur nasional.
3. Mengakui Konghucu sebagai salah satu kepercayaan yang ada di kalangan
rakyat Indonesia.
Namun, karena ada sejumlah ketidakberesan politik yang juga mengakibatkan
ketidakstabilan ekonomi, Gus Dur diturunkan oleh DPR dan digantikan oleh Megawati selaku Wakil Presiden.
Secara umum pemerintahan Megawati melanjutkan kebijakan baik yang sudah dilakukan di era Gus Dur. Perubahan yang dilakukan antara lain adalah mengadili kroni-kroni Soeharto untuk kasus korupsi, melakukan privatisasi sejumlah perusahaan negara dengan menjualnya ke swasta atau ke pihak asing. Untuk tindakan terakhir ini cukup banyak kritik dilontarkan kepada Megawati.