Page 34 - Buku Paket Kelas 12 Agama Kristen
P. 34
24 Kelas XII SMA/SMK
pemilu hanyalah partai politik yang lolos Electoral Threshold artinya ambang batas parlemen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 2012, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 3,5% dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD. Setelah digugat oleh 14 partai politik, Mahkamah Konstitusi kemudian menetapkan ambang batas 3,5% tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD. Electoral Threshol ditetapkan agar menciptakan sistem pemilihan umum yang baik.
3. Pengaturan HAM termasuk didalamnya membentuk lembaga HAM .
4. Kebebasan pers dijamin penuh oleh pemerintah melalui UU.
5. Lembaga demokrasi lebih berfungsi, pemilihan pejabat-pejabat birokrasi dilakukan secara langsung (Pilkada), yaitu pilkada gubernur, walikota, dan bupati.
6. Adanya badan khusus penyelenggara Pemilu, yaitu KPU sebagai panitia, dan Panwaslu sebagai pengawas proses pemilu. Belum lagi tim pengamat independen yang dibentuk secara swadaya. Disini dibutuhkan birokrasi tersendiri untuk menyelenggarakan Pemilu, meskipun pada masa Reformasi Sekalipun masih terjadi banyak pelanggaran Demokrasi dan HAM, antara lain pemahaman aparat pemerintah terhadap hak asasi, baik di lembaga eksekutif, termasuk aparat penegak hukum maupun di lembaga legislatif menjadi hambatan utama bagi pelaksanaan instrumen-instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi. Pemahaman yang lemah terhadap hak asasi manusia, dan lemahnya komitmen untuk menjalankan kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia berdampak pada meluasnya pelanggaran HAM. Hal itu terjadi khususnya terhadap warga yang lemah secara ekonomi, sosial, dan politik. Melalui berbagai peristiwa yang diberitakan di media massa maupun media sosial, nampak aturan hukum yang cenderung diskriminatif terhadap kaum miskin. Pada bulan Februari ada dua buah kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota DPR terhadap orang yang bekerja untuk mereka (Liputan 6.com, tanggal 04,06,12,16 dan 18 Februari 2016, 01,02 dn 03 Maret 2016).
Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 26 September
2014. Jadi dapat dikatakan bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia masih akan berlangsung panjang demi menjamin tercapainya keadilan, kesempatan menyuarakan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Demokrasi hanya dapat terwujud apabila demokrasi sebagai prinsip dan acuan hidup bersama
