Page 134 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2021

Migran Indonesia (P3MI) dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. "Mengingat
Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran,
merupakan sumber devisa yang berdampak kepada berputarnya roda perekonomian di
masyarakat dan pendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi," katanya dalam
keterangan tertulis, Selasa (31/8/2021).

DPD RAPAT BARENG KEMNAKER, BAHAS PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melakukan rapat kerja bersama Komite III DPD
RI dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah. Pada rapat tersebut, ia mendorong
Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjawab persoalan para Pengusaha Penempatan Pekerja
Migran Indonesia (P3MI) dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional.

"Mengingat Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu solusi untuk mengurangi
pengangguran, merupakan sumber devisa yang berdampak kepada berputarnya roda
perekonomian di masyarakat dan pendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah
pandemi," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (31/8/2021).

Lebih lanjut, LaNyalla merinci poin-poin permasalahan yang kerap dikeluhkan Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran (P3MI).

"Pertama terkait surat DPD RI kepada Menteri Tenaga Kerja tentang relaksasi deposito sebesar
Rp 1,5 miliar. Asosiasi P3MI berharap deposit tersebut dipinjamkan kepada P3MI sebagai dana
operasional dan lain-lain. Kita memohon ada solusi tentang hal ini," terang LaNyalla.

Selain itu, kata dia, asosiasi P3MI juga meminta agar karantina bagi Calon Pekerja Migran
Indonesia (CPMI) difasilitasi oleh pemerintah. Selanjutnya perlunya kembali membuka dan
memperluas penempatan CPMI ke berbagai negara potensial.

Menjawab permasalahan tersebut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan relaksasi
pencarian dana deposito akan dikaji secara mendalam agar sesuai prosedur yang ada.

"Kami sedang mencarikan landasan hukum yang pas. Karena meliputi banyak aspek, harus ada
diskresi, di mana semua harus mengikuti peraturan perundang-undangan. Jadi biro hukum
Kemnaker masih mengkaji bersama dengan beberapa pihak agar tidak menabrak aturan yang
sudah ada," jelasnya.
Adapun terkait karantina calon pekerja migran, menurut Ida pihaknya tengah memikirkannya,
namun saat ini masih dalam tahap pematangan, mengingat kebijakan tersebut berkaitan dengan
anggaran.

"Dalam adaptasi kebiasaan baru, penempatan calon pekerja migran memang perlu berbagai
prosedur. Untuk karantina kita sedang proses agar bisa difasilitasi oleh pemerintah. Harus
dimatangkan karena berkaitan dengan anggaran," paparnya.

Diungkapkan Ida, terkait perluasan penempatan pekerja migran di masa pandemi Kemnaker
terus melakukan pembicaraan dengan negara-negara tujuan. "Kami meningkatkan intensitas
pembahasan draft MoU dengan negara-negara potensial untuk penempatan dengan berbagai
skema G to G maupun P to P. Negara itu antara lain negara PEA, Kuwait, Qatar, Jerman, Malaysia
dan Brunei Darussalam. Kemudian kami juga terus memberdayakan dan menguatkan Atase
Tenaga Kerja di negara penempatan," katanya.

133