Page 1 - MODUL PEMBAGIAN KEKUASAAN

Modul 1

KEGIATAN BELAJAR 1
Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara

1. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu “pembagian” dan “kekuasaan”. Menurut
kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pembagian memiliki pengertian proses menceraikan

menjadi beberapa bagian atau memecahkan (sesuatu) lalu memberikannya kepada pihak
lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan

(memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu. Sehingga secara harfiah pembagian

kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk
(memerintah, mewakili, mengurus, dsb) menjadi beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan

yudikatif) untuk diberikan kepada beberapa lembaga Negara untuk menghindari pemusatan

kekuasaan (wewenang) pada satu pihak/ lembaga

2. Macam-Macam Kekuasaan Negara

Menurut John Locke kekuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga kekuasaan
yaitu:

(a). Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau

membentuk undang-undang

(b). Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang,
termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-

undang

(c). Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar
negeri.

Menurut Montesqueau kekuasaan negara dibagi :

(a). Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau

membentuk undang-undang

1