Page 3 - KLIPINGBPPT122019

angkutan umum. Selain memu- “Untuk itu masyarakat juga
dahkan peserta JKN-KIS menda- pat jaminan ketika mengalami ke- celakaan lalu lintas, koordinasi manfaat ini juga mengurangi be- ban pembiayaan ganda. Peserta ti- dak lagi dijamin oleh dua lembaga penjamin sekaligus, baik itu BPJSK maupun Jasa Raharja.
Direktur Hukum, Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi mengatakan, koordinasi manfaat antara BPJSK dan lembaga penja- min sosial lainnya termasuk Jasa Raharja merupakan salah satu strategi bauran kebijakan peme- rintah untuk mengatasi beban pembiayaan BPJSK. Koordinasi
saran, karena tidak ada lagi tumpang tindih satu dengan yang lain,” kata
serta JKN-KIS. Sebaliknya, pasi- en JKN-KIS yang mengalami ke-
maka Jasa Raharja adalah penja- min pertama sampai dengan batas
ANTARA/DHEMAS REVIYANTO
administrasi dalam penentuan siapa lembaga penjamin dapat diidentifi-
diharapkan proaktif melaporkan kejadian tersebut ke Jasa Raharja sebagai penjamin pertama yang akan membiayai pelayanan kese- hatan sampai dengan plafon Rp 20juta. Apabila melebihi platfon, baru dijamin oleh BPJSK sesuai ketentuan,” kata Bayu.
Bayu juga menegaskan, kecela- kaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan dalam perjalanan dari rumah menuju tem- pat kerja atau sebaliknya bukan merupakan manfaat yang ditang- gung oleh BPJSK. Melainkan manfaat program jaminan kecela- kaan kerja yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan (untuk pe-
korban sulit dapat LP,” kata Amos. [D-13]
Judul
manfaat ini diatur di dala
Perpres 82/2018 tentang Jamin Kesehatan, dan ditindaklanjuti ngan Peraturan Menteri Keuang (PMK) 141/2018.
an de- an
melaporkan isu terkini terkait program BPJS Kesehatan.
aparatur sipil negara) dan PT Asabri (untuk prajurit TNI).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan
m dengan Ketua DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/1). Dalam pertemuan tersebut Fachmi Idris kerja formal), PT Taspen (untuk April,Buoy Merah Putih Akan Dipasang di Selat Sunda
Bayu di sela-sela penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPJSK
celakaan lalu lintas sudah dijamin oleh BPJSK, tetapi juga menda-
plafon sesuai ketentuan untuk ka- sus-kasus kecelakaan lalu lintas
Direktur Operasional PT Jasa Raharja, Amos Sampetoding, me-
Media
Dengan koordinasi manfaat i
ke depan tidak ada lagi tumpa tindih pembiayaan khususnya
Suara Pembaruan
ganda serta kecelakaan penum- pang alat angkutan umum, Setelah melewati plafon tersebut, maka
nambahkan, koordinasi ini makin memudahkan masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas
ni, dengan Jasa Raharja di Kantor patkan uang tunai dari Jasa
ng BPJSK, Jakarta, Rabu (30/1). Raharja.
la- Dengan adanya integrasi ja- “Misalnya ada pasien masuk ke
Terbit
yanan kesehatan antar lemba
p
enj
am
in
.
Dengan demikian,
be-
ka t
a
31 Januari 2019
kelas 3, tetapi dengan uang Jasa Raharja maksimal Rp 20 juta bisa
korban akan dialihkan penjamin- annya pada BPJSK sesuai ketentu-
untuk mendapat jaminan layanan kesehatan. Korban tidak lagi men-
ga minan layanan kesehatan ini, ma-
ida
ka
kan
da
la
gi
kla
im
ga
n-
ban pembiayaan pelayanan ke
T
h
ata
e
o
n
nd
iharapkan lebih efisi
BPJSK tidak perlu lagi mengelu
se- da. Dalam praktiknya selama ini,
pindah kelas VIP. Begitu uangnya habis, tetapi ternyata masih mem- butuhkan tindakan lain, baru dia
an peraturan perundang-undangan.
Integrasi Sistem
datangi kantor polisi untuk mem- buat LP atau meminta keterangan rumah sakit.
en.
p
elakaan lalu lintas lang-
P
o
s
as
ien
k
i
t
e
i
c
f
ar- sung dijamin Jasa Raharja dengan
Hal/link
kan biaya-biaya yang sebetuln
bu
ka
n
m
e
n
jad
i tanggungannya.
18
ya maksimal biaya perawatan Rp 20 daftar jadi peserta BPJSK. Saat ini, BPJSK dan Jasa “Begitu ada laporan dari Jasa
juta per orang. Ketika biaya pera- Sekarang ini tidak lagi seperti itu, Raharja juga menggandeng pihak Raharja kalau ada pasien kecela-
“Dengan perjanjian kerja sa ini, kami berharap pembiayaan pe
Jurnalis
yanan kesehatan semakin tepat
ma watan melebihi batas maksimum kita integrasikan,” kata Bayu.
kepolisian untuk melakukan inte- grasi sistem informasi kasus kecela- kaan lalu lintas. Harapannya, proses
kaan lalu lintas, maka dalam wak- tu 1 kali 24 jam polisi terbitkan LP. Jadi, tidak ada lagi ceritanya
Ari Supriyati Rikin
la- yang dijaminkan Jasa Raharja, pa- Bayu menjelaskan, dengan ko-
sa- sien baru mendaftar sebagai pe- ordinasi manfaat dua lembaga ini,
April, Buoy Merah Putih Akan Dipasang di Selat Sunda
[JAKARTA] Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sedang menyiapkan rencana pemasangan bo- uy Merah Putih di Selat Sunda. Rencananya, buoy generasi ketiga yang dilengkapi sensor pemantau itu akan diletakkan di perairan tersebut sekitar tiga bulan lagi.
Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan, sekitar tiga bulan ke depan, buoy Merah Putih karya BPPT ini akan di-deploy di Selat Sunda. Pascabencana tsunami Selat Sunda, peralatan mitigasi bencana perlu diperkuat di lokasi tersebut, juga untuk menjaga di zona megathrust.
“Pemasangan ini akan menjadi sebuah quick win dari kita sehing- ga kelak bisa membangunnya se- cara nasional,” katanya di Jakarta, Rabu (30/1).
Hammam menyebut di tahun 2019, BPPT akan mendorong fokus teknologi kebencanaan, di antara- nya dengan membangun buoy dan kabel bawah laut atau cable based tsunameter (CBT). Alat ini bersifat komplementer dengan buoy atau saling melengkapi agar deteksi dini
tsunami semakin akurat, presisi dan andal.
Menurut Hammam, saat ini Indonesia sudah mampu terkait tek- nologi kebencanaan untuk mendu- kung sistem peringatan dini atau ear- ly warning system (EWS). Bahkan
lanjutnya, buoy Merah Putih tersebut adalah buoy generasi ketiga yang belum pernah di-deploy.
“Belum pernah kita deploy nanti akan kita deploy. Begitu pula CBT, belum pernah dipakai secara operasional di Indonesia karena
bersifat prototipe dan baru akan dioperasionalkan,” ungkapnya.
Lebih Kuat
Sebelumnya, buoy dan tekno- logi EWS memang rawan pengru- sakan atau vandalisme. Dengan generasi terbaru, teknologi terse- but dibangun lebih kuat dan hebat lagi. Buoy yang dipasang nanti pun dapat mendeteksi kondisi gempa dan longsor laut yang bisa memicu tsunami.
Dari revitalisasi buoy ini lanjut Hammam, perangkat besi diganti fiber karena sebelumnya, besi ra- wan terhadap aksi vandalisme. Dengan pemakaian fiber, kemam- puan monitoring ditingkatkan, ka- rena revitalisasi ini juga melibat- kan tim Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT.
Bersamaan dengan itu, BPPT juga mengajak BUMN lain seperti PT INTI dan PT PAL untuk terli- bat, sehingga ketika revitalisasi berhasil, kelak buoy dapat dipro- duksi massal di Indonesia. Pemasangan buoy ini pun membu- tuhkan kapal sehingga mengguna-
kan dana yang tidak sedikit. Selain itu peran publik untuk menjaga buoy pun sangat penting. Memang katanya, di sekitar buoy itu penuh dengan ikan, sehingga menarik para nelayan untuk me- mancing di sekitarnya. Untuk itu ke depan diharapkan kejadian
vandalisme tidak terulang lagi. “Publik harus semakin aware terhadap pentingnya teknologi un- tuk membangun early warning system yang andal, seperti buoy
ini,” tandasnya.
Jika buoy sudah ada, masyara-
kat diimbau untuk menjaganya bersama-sama karena ini adalah alat yang dibangun negara untuk memberikan keselamatan bagi penduduk.
Hammam menjelaskan, buoy memiliki urgensi tinggi untuk me- lengkapi pemodelan yang diguna- kan sebelumnya. Buoy yang dipa- sang hingga 100-200 kilometer dari pantai dapat mengirimkan in- formasi data terkini ketika ada ge- lombang tinggi di tengah laut yang diduga berpotensi menjadi tsunami. [R-15]
ANTARA/M RISYAL HIDAYAT Dua wisudawan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) mempersi- apkan purwarupa alat utama sistem persenjataan (alutsista) berupa sistem “buoy” sonar seusai sidang terbuka wisuda STTAL di Gedung Moeljadi,
Kobangdikal, Surabaya, Jawa Timur, belum lama ini.