Page 26 - KLIPINGBELMAWA11062019SORE
P. 26
Judul
Pemerintah Tetapkan Target APK Pendidikan Menengah 81,52 Persen pada 2020
Media
Bisnis
Terbit
11 Juni 2019
Tone
Netral
Hal/link
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190611/9/932665/pemerintah- tetapkan-target-apk-pendidikan-menengah-8152-persen-pada- 2020
PR VALUE
Rp 30,000.000
Jurnalis
Hadijah
Pemerintah Tetapkan Target APK Pendidikan Menengah 81,52 Persen pada 2020
Tahun depan, pemerintah akan secara insentif mendorong peningkatan akses pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
Bisnis.com, JAKARTA -- Tahun depan, pemerintah akan secara insentif mendorong peningkatan akses pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
Hal ditandai dengan target pemerintah atas peningkatan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah dari 80,78% pada 2019 menjadi 81,52% pada 2020 serta APK pendidikan tinggi dari 33,39% pada 2019 menjadi 35,26% pada 2020.
Baca juga: Sri Mulyani Bertemu Presiden World Bank, Reformasi Kebijakan Jadi Sorotan
Hal ini dikemukakan Menteri Keuangan dalam lampiran pidato tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2020 pada Selasa (11/06/2019).
Sri Mulyani menuturkan layanan pendidikan yang berkualitas juga wajib menjangkau seluruh wilayah di Indonesia melalui penyediaan pendidikan di seluruh satuan pendidikan, bantuan afirmasi pendidikan dalam rangka mempercepat akses pendidikan di daerah 3T maupun mendorong penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah agar kembali bersekolah.
"Hal ini untuk menghasilkan SDM yang lebih produktif pada tahun 2020 pemerintah mendorong peningkatan akses pendidikan menengah dan pendidikan tinggi," kata Sri Mulyani dalam lampiran pidatonya yang dibacakan dalam Rapat Paripurna, Senin (11/06/2019).
Upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi juga terus dilakukan, antara lain melalui pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen iptek-inovasi, peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian, peningkatan kualitas lulusan pendidikan tinggi.
Tidak hanya itu, pemerintah telah bertekan untul merevitalisasi pendidikan vokasi, antara lain melalui peningkatan peran dan kerja sama Industri/swasta dalam pengembangan program studi vokasi sesuai sektor unggulan naslonal dan daerah; pengembangan standar kompetensi dan penyelarasan kurikulum sesuai kebutuhan industri; penyelarasan pola pembelajaran, termasuk praktek kerja dan magang; dan peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik.
