Page 57 - CETAKBIRUKY

Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan juga harus berfokus pada kegiatan sosialisasi kelembagaan yang telah dilakukan Komisi Yudisial sejak berdiri. Namun, Komisi Yudisial harus menggunakan strategi berbeda dari sebelumnya dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan publik. Sosialisasi tidak lagi menggunakan strategi konservatif hanya dengan bertatap muka, tetapi untuk meningkatkan visibilitas lembaga di masyarakat maka menggunakan saluran media, baik media massa maupun media sosial. Dalam sosialisasi kelembagaan leading sector dipegang Pusat Analisis dan Layanan Informasi atau unit kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kehumasan.
Program ini fokus pada saluran media utama, yaitu media sosial yang bertujuan meningkatkan keterlibatan publik dan media massa yang bertujuan meningkatkan pemberitaan. Sementara saluran sekunder yang dapat digunakan adalah event atau pameran.
Platform media sosial yang perlu dikelola Humas Komisi Yudisial, yaitu Twitter, Facebook, Instagram dan Youtube. Keempat platform ini adalah media sosial yang memiliki paling banyak pengguna aktif dan mayoritas penggunanya sesuai dengan sasaran “kaum milenial”, yaitu usia 18-24 dan 25-34 (WeAreSocial, 2019). Kegiatan diawali dengan perancangan kampanye media sosial dan kerangka kerja setiap bulan yang berisi rencana konten, visual guideline konten, tagar kampanye, kegiatan engagement, promosi acara, dan konten edukasi publik. Iklan media sosial juga dapat dilakukan dengan menggunakan influencer atau menggunakan fitur Facebook atau Instagram Ads.
Saluran sekunder yang bisa dilakukan adalah event atau pameran dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Kegiatan sosialisasi yang dapat dilaksanakan berupa roadshow di mal atau di tempat umum setidaknya satu kali saat HUT Komisi Yudisial. Selain itu, sosialisasi juga dapat dilakukan dengan berkunjung ke sekolah-sekolah.
Cetak Biru Komunikasi Publik Komisi Yudisial | 47