Page 35 - Buku Paket Kelas 12 Agama Hindu

lembaga yang berwenang. Yang termasuk sumber hukum dalam arti formal dan bersifat pasti yaitu; Undang-undang, Kebiasaan dan adat, serta Traktat (Puja, Gde. 1984:85).
Disamping sumber-sumber hukum yang disebutkan di atas, ada juga penunjukkan sumber hukum dengan menambahkan kata yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum. Dengan demikian dapat kita lihat susunan sumber hukum dalam arti formal sebagai berikut:
a. Undang-undang.
b. Kebiasaan dan adat.
c. Traktat
d. Yurisprudensi
e. Pendapat ahli hukum yang terkenal.
Sistematika susunan sumber hukum seperti tersebut di atas ini, dianut pula dalam hukum Internasional sebagai tertera dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional dengan menambahkan azas-azas umum hukum yang diakui oleh berbagai bangsa yang beradab sebagai sumber hukum juga. Dengan demikian, terdapat susunan hukum sebagai berikut:
a. Traktat Internasional yang kedudukannya sama dengan undang-undang terhadap negara itu.
b. Kebiasaan Internasional.
c. Azas-azas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
d. Keputusan-keputusan hukum sebagai yurisprudensi bagi suatu negara.
e. Ajaran-ajaran yang dipublikasi oleh para ahli dari berbagai negara hukum tersebut sebagai alat tambahan dalam bidang pengetahuan hukum.
Sistem dan azas yang dipergunakan mengenai masalah sumber hukum terdapat pula dalam kitab Weda, sebagaimana tersurat dalam kitab Manawa Dharmasastra bahwa ”seluruh pustaka suci Weda (sruti) merupakan sumber utama dari pada dharma (agama Hindu), kemudian barulah smrti disamping sila (kebiasaan-kebiasaan yang baik dari orang-orang yang menghayati Weda) dan kemudian acara (tradisi-tradisi dari orang-orang suci) serta akhirnya atmanastuti yakni rasa puas diri sendiri”.
Berdasarkan penjelasan sloka suci kitab hukum Hindu tersebut di atas, maka dapat kita mengetahui bahwa sumber-sumber hukum Hindu menurut Menawa Dharmasastra, adalah sebagai berikut; Weda Sruti, Weda Smrti, Sila, Acara (Sadacara), Atmanastuti.
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti 25