Page 52 - Buku Paket Kelas 12 Agama Hindu

pada buku” Agama dan Perubahan Sosiopolitik”, hanya melihat hubungaan agama pada dua dimensi, yakni dikatakan : agama mempunyai suatu hubungan yang integral dan organik dengan politik dan masyarakat.
Mengacu pada tujuan hidup manusia menurut pandangan agama Hindu, yaitu Moksartham Jagadhita ya ca iti dharma, maka sebenarnya tradisi Hindu menawarkan suatu sistem normatif dimana agama adalah integral dengan semua aspek kehidupan umat manusia, baik politik, sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, keluarga dan lain sebagainya. Keseluruhan aspek kehidupan tersebut tercangkup dalam pengertian ”kekinian” dan ”keakanan” yang bersifat kesurgaan. (Soedjatmoko, 1979:25).
Pada gejala umum yang terjadi di Bali yakni keterkaitan agama dengan adat, adalah bukti adanya pertautan agama dengan salah satu aspek kehidupan manusia. Tjokorde Raka Dherana mengatakan, agama dan adat terjalin erat satu dengan yang lainnya, saling pengaruh-mempengaruhi. Karenanya pelaksanaan agama disesuaikan dengan keadaan tempat yang telah dan sedang berlaku. Penyesuaian yang dimaksud dimana bersifat membenarkan dan memperkuat adat setempat sehingga menjadikan kemudian suatu ”adat Agama” yaitu suatu penyelenggaraan agama yang disesuaikan dengan adat setempat (Dherana, 1984:18).
Pembuktian adanya pengaruh hukum Hindu menjiwai hukum adat telah terbukti sejak berdirinya kerajaan Hindu di Indonesia. Penguatan ini diberikan oleh Gde Pudja ketika membahas dimulainya pertumbuhan hukum Hindu. Pudja mengatakan, bagian-bagian dari ajaran-ajaran Hindu dan pasal-pasal dalam Dharmasastra telah disesuaikan dan dipergunakan sebagai hukum pada masa kerajaan Hindu di Indonesia. Bahkan bukan pada masa kerajaan Hindu saja, karena secara tidak disadari bahwa hukum itu masih tetap berlaku dan berpengaruh pula dalam hukum positif di Indonesia melalui bentuk-bentuk hukum adat. Bentuk acara Hukum dan kehidupan hukum Hindu yang paling nyata terasa sangat berpengaruh adalah bentuk hukum adat di Bali dan lombok, sebagai hukum yang berlaku hanya bagi golongan Hindu semata-mata (Pudja, 1977:34).
Dalam berbagai penelitian dan penulisan Hukum Adat, baik dalam bidang hukum pidana, dalam bidang hukum perdata terutama hukum waris, hukum kekeluargaan dan perkawinan yang dikatakan hukum adat, semuanya ternyata hukum Hindu. Baik pengertian, istilah-istilah yang dipakai maupun dasar filosofinya delapan belas titel hukum atau astadasa wyawahara, pembagian 12 jenis anak, berbagai jenis pidana adat seperti brahmantia, wakparusia, sahasa
42 Kelas XII SMA/SMK