Page 149 - Buku Paket Kelas 10 PPKn
P. 149

        Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten atau kota merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi 16 urusan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan tersebut dan menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.
 Tugas Mandiri 4.4
 Untuk lebih memahami penguasaan materi tentang hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, diskusikan dengan teman satu kelompok tentang hal-hal berikut.
Tabel 4.6. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
 No
    Hubungan
    Rumusan Hasil Diskusi
    1
  Makna Hubungan Struktural
  .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. ..............................................................................................
      Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
137
         





















































































   147   148   149   150   151