Page 196 - Buku Paket Kelas 11 Sejarah Indonesia Semester 2

188
Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK Semester 2
Aksi militer Belanda yang kedua ini ternyata menarik perhatian PBB, karena Belanda secara terang-terangan tidak mengikuti lagi Persetujuan Renville di depan Komisi Tiga Negara yang ditugaskan oleh PBB. Pada tanggal 24 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB membuat resolusi, agar Republik Indonesia dan Belanda segera menghentikan permusuhan dan membebaskan Presiden RI dan para pemimpin politik yang ditawan Belanda. Kegagalan Belanda di medan pertempuran serta tekanan dari AS yang mengancam akan memutuskan bantuan ekonomi dan keuangan, memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan.
6. Peran PDRI : Penjaga Eksistensi RI
Pada saat terjadi agresi militer Belanda II, Presiden Sukarno telah membuat mandat kepada Syafruddin Prawiranegara yang ketika itu berada di Bukittinggi untuk membentuk pemerintah darurat. Sukarno mengirimkan mandat serupa kepada Mr. Maramis dan Dr. Sudarsono yang sedang berada di New Delhi, India apabila pembentukan PDRI di Sumatra mengalami kegagalan. Namun, Syafruddin berhasil mendeklarasi berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia ini dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 19 Desember 1948.
Susunan pemerintahannya antara lain sebagai berikut:
a) Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Perdana
Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan;
b) Mr. T.M. Hassan sebagai wakil ketua merangkap Menteri Dalam Negeri,
Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama;
c) Ir. S.M. Rasyid sebagai Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial,
Pembangunan dan Pemuda;
d) Mr. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan merangkap Menteri
Kehakiman;
e) Ir. Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri
Kesehatan;
f) Maryono Danubroto sebagai Sekretaris PDRI;
g) Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar;
h) Kolonel A.H. Nasution sebagai Panglima Tentara Teritorial Jawa; dan
i) Kolonel Hidayat sebagai Panglima Tentara Teritorial Sumatra.