Page 53 - Buku Paket Kelas 9 Agama Buddha.pdf

Pada zaman Sang Buddha, ada beberapa bhikkhu pernah melihat beberapa orang hakim, menerima uang suap dan membebaskan perkaranya. Mereka melaporkan kejadian itu kepada Sang Buddha. Selanjutnya Sang Buddha berkata;
“Para bhikkhu, dalam memutuskan suatu perkara, jika seseorang terpengaruh oleh rasa kasihan atau pertimbangan keuangan, dia tidak dapat disebut sebagai ‘si adil’ atau ‘hakim yang patuh pada hukum’. Jika seseorang menimbang bukti-bukti dengan teliti dan memutuskan suatu kasus secara tidak memihak maka ia disebut ‘si adil’ atau ‘hakim yang patuh pada hukum’.”
Kemudian Sang Buddha membabarkan syair:
Orang yang memutuskan segala sesuatu dengan tergesa gesa tidak dapat dikatakan sebagai orang adil. Orang bijaksana hendaknya memeriksa dengan teliti mana yang benar dan mana yang salah.
Orang yang mengadili orang lain dengan tidak tergesa gesa, bersikap adil dan tidak berat sebelah, yang senantiasa menjaga kebenaran, pantas disebut orang adil. (Dhammapada: 256 dan 257)
Proses mengamati dapat kalian lanjutkan dengan cara membaca teks berikut untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan.
Penegakan hukum sangat membantu meningkatkan kesejahteraan individu maupun orang banyak. Agama Buddha berpandangan bahwa hukum merupakan rumusan hak yang dibuat manusia hanya berupa kebenaran sekunder. Namun, jika hukum dilandasi prinsip-prinsip “Dharma”, maka akan menjadi kebenaran yang sesungguhnya. Sebaliknya, jika tidak demikian, maka akan menciptakan ketegangan di masyarakat.
Agama Buddha memandang bahwa hukum bukan hanya mencakup kebenaran hukum alam, tetapi juga mampu mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas diri. Para bhikkhu melaksanakan peraturan, hukum dan rumusan hak yang ditetapkan secara seksama agar para mereka memiliki kesempatan penuh untuk mencapai kondisi batin yang lebih baik. Pemahaman yang lebih dalam dilakukan melalui meditasi serta usaha belajar yang giat (Dhammananda, Sri 2002: 185).
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti
47