Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2021
P. 102
"Dikhawatirkan akan terjadi komersialisasi vaksin atau transaksi jual beli harga vaksin yang
dikendalikan oleh produsen," ujar Said dalam keterangannya, Senin (12/7).
Said mengecam keras langkah yang dilakukan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan nomor 19 tahun 2021 itu. Ia menyebut pemerintah telah mengabaikan pemenuhan
hak masyarakat untuk sehat.
"Dengan vaksin berbayar individu berarti hak sehat untuk rakyat telah diabaikan oleh negara
karena vaksinisasi tidak lagi dibiayai pemerintah," terang Said.
Sebagai informasi, vaksin gotong royong individu ini menggunakan skema vaksin gotong royong.
Harga yang dipatok sebesar Rp 439.570 untuk satu dosis.
Buruh juga mengkhawatirkan nantinya adanya vaksin gotong royong individu akan menimbulkan
kebijakan baru oleh perusahaan. Nantinya perusahaan mewajibkan vaksin namun dibebankan
kepada pekerja.
Kekhawatiran itu disampaikan oleh Said mengingat kebijakan perusahaan dalam aturan wajib
tes deteksi Covid-19 sebelumnya. Di mana tes tersebut digratiskan di awal, namun pada akhirnya
biaya tersebut dibebankan kepada pekerja.
"Awalnya dibiayai perusahaan, tetapi ke depan biaya vaksin gotong royong akan dibebankan
kepada buruh," jelas Said.
Sebagai informasi, vaksin gotong royong individu dimulai pada hari ini. Vaksin tersebut akan
dijual pada 8 klinik PT Kimia Farma Diagnostika di 6 provinsi Jawa dan Bali.
101
