Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2021
P. 103
Judul Peraturan Menkes: TKA Bisa Beli Vaksin Gotong Royong
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Program Vaksinasi Gotong Royong Individual
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210712093341-20-
666321/peraturan-menkes-tka-bisa-beli-vaksin-gotong-royong
Jurnalis yla/fra
Tanggal 2021-07-12 10:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Peraturan Menteri Kesehatan (N/A) Untuk Vaksinasi Gotong Royong meliputi
karyawan/karyawati warga negara asing yang bekerja di badan hukum/badan usaha yang
melaksanakan Vaksinasi Gotong Royong atau individu/orang perorangan warga negara asing
neutral - Peraturan Menteri Kesehatan (N/A) Harus memiliki nomor paspor sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Ringkasan
Tenaga Kerja Asing (TKA) bisa mendapat vaksinasi berbayar atau vaksin Gotong Royong di
Indonesia. Vaksinasi Covid-19 kepada individu atau orang perorangan ini dananya dibebankan
kepada yang bersangkutan. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 19
Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19). Peraturan ini berlaku sejak 5 Juli 2021.
PERATURAN MENKES: TKA BISA BELI VAKSIN GOTONG ROYONG
Tenaga Kerja Asing (TKA) bisa mendapat vaksinasi berbayar atau vaksin Gotong Royong di
Indonesia. Vaksinasi Covid-19 kepada individu atau orang perorangan ini dananya dibebankan
kepada yang bersangkutan.
Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19). Peraturan ini berlaku sejak 5 Juli 2021.
"Untuk Vaksinasi Gotong Royong meliputi karyawan/karyawati warga negara asing yang bekerja
di badan hukum/badan usaha yang melaksanakan Vaksinasi Gotong Royong atau individu/orang
perorangan warga negara asing," demikian Pasal 10A ayat (1) b dalam PMK tersebut, Senin
(12/7).
102
