Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2021

Dia berkaca dari program rapid tes untuk mendeteksi ada atau tidaknya seseorang terpapar virus
Covid-19 (baik rapid test sereologi, antigen, dan PCR), mekanisme harga di pasaran cenderung
mengikuti hukum pasar.

VAKSINASI COVID-19 BERBAYAR DIKHAWATIRKAN MEMBERATKAN PEKERJA

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut ada tiga
kekhawatiran terkait diadakannya vaksin gotong royong individu atau vaksin berbayar. Salah
satunya dikhawatirkan akan menyebabkan komersialisasi.

Dia berkaca dari program rapid tes untuk mendeteksi ada atau tidaknya seseorang terpapar virus
Covid-19 (baik rapid test sereologi, antigen, dan PCR), mekanisme harga di pasaran cenderung
mengikuti hukum pasar.
Awalnya pemerintah menggratiskan program rapid tes, tetapi belakangan rapid tes terjadi
komersialisasi dengan harga yang memberatkan. Misalnya, adanya kewajiban rapid tes sebelum
naik pesawat dan kereta api, bertemu pejabat, bahkan ada buruh yang masuk kerja pun
diharuskan rapid tes.

"Akhirnya ada semacam komersialiasi, dari yang awalnya digratiskan. Bahkan perusahaan yang
awalnya mengratiskan rapid tes bagi buruh di tempat kerja masing-masing akhirnya setiap buruh
harus melakukannya secara mandiri (membayar sendiri)," kata Said di Jakarta, Senin (12/7).
Dia menegaskan, itulah yang disebut komersialiasi. Tidak menutup kemungkinan program vaksi
gotong royong dan vaksin berbayar secara individu juga terjadi hal yang sama. Awalnya dibiayai
perusahaan, tetapi ke depan biaya vaksin gotong royong akan dibebankan kepada buruh.

"Dan dengan vaksin berbayar individu berarti hak sehat untuk rakyat telah diabaikan oleh negara
karena vaksinasi tidak lagi dibiayai pemerintah," imbuhnya.

Kedua, kemampuan keuangan tiap-tiap perusahaan dan individu warga negara berbeda. Said
Iqbal memperkirakan, jumlah perusahaan menengah ke atas yang mampu membayar vaksin
tidak lebih dari 10 persen dari total jumlah perusahaan di Indonesia atau dengan kata lain hanya
20 persen dari total jumlah pekerja di seluruh Indonesia yang perusahaannya mampu membayar
vaksin gotong rotong tersebut.

Berarti hampir 90 persen dari total jumlah perusahaan di seluruh Indonesia atau lebih dari 80
persen dari total jumlah pekerja di Indonesia, perusahaannya tidak mampu membayar vaksin
gotong royong.

"Maka ujung-ujungnya akan keluar kebijakan pemerintah bahwa setiap pekerja buruh harus
membayar sendiri biaya vaksi gotong royongnya. Jika ini terjadi apakah Kadin dan Apindo akan
ikut bertanggungjawab? Jangan membuat kebijakan yang manis di depan tapi pahit di belakang
bagi buruh Indonesia," tegasnya.

Menurutnya, jumlah buruh di Indonesia sangat besar. Menurut data BPS 2020 jumlah buruh
formal sekitar 56,4 juta orang. Sedangkan buruh informal sekitar 75 juta orang. Dengan
demikian, total jumlah buruh di Indonesia ada sekitar 130 jutaan orang. Bayangkan dengan
keluarganya, maka total jumlah buruh dan keluarganya mendekati angka 200-an juta orang.

Said mempertanyakan apakah seluruh perusahaan mampu membayar 200-an juta orang
(setidak-tidaknya 130-an juta buruh) untuk mengikuti vaksin gotong royong. Jika harga vaksin
gotong royong Rp 800-qan ribu dikalikan 130-an juta buruh, maka dana yang harus disediakan

105